Jokowi Tunjuk Ma’ruf Amin Jadi Plt Presiden, Ada Apa?

TERAWANGNEWS.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Australia hingga Rabu (6/3/2024). Ia memberikan penugasan kepada Wakil Presiden sebagai pelaksana tugas (Plt) selama dirinya berada di luar negeri.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden. Keputusan itu ditetapkan pada (1/3/2024).

“Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Australia pada 4 – 6 Maret 2024, atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air,” tulis beleid itu, Senin (4/3/2024).

Namun dalam beleid itu juga dituliskan jika dibutuhkan kebijakan baru selama presiden di luar negeri, maka Wakil Presiden sebagai pelaksana tugas wajib berkonsultasi dan meminta persetujuan presiden.

Adapun setelah presiden kembali ke tanah air, maka penugasan berakhir dan Wakil PResiden harus segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada presiden.

Sebelumnya Jokowi menjelaskan agenda kunjungan kerja ke Australia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN – Australia. Selain itu jua juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin negara.

“Hari ini saya dengan delegasi terbatas akan berangkat ke Melbourne untuk menghadiri KTT Khusus ASEAN – Australia. Ini diselenggarakan untuk memperingati 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia,” kata Jokowi, di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Senin (4/3/2024).

Jokowi menerangkan dalam kesempatan ini ia akan mendorong kerja sama dan penguatan integrasi ekonomi. Terkait transisi energi dan transformasi digital.

“Serta kemajuan paradigma kolaborasi dan penghormatan hukum internasional secara konsisten, termasuk dalam isu Palestina,” kata Jokowi.

Tidak hanya menghadiri forum itu, Jokowi juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon, dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet.

Sumber: CNBC Indonesia