Gaji Honorer di Buton Belum Dibayar Delapan Bulan, Pemda Berdalih Masih Menunggu Absen

TERAWANGNEWS.com, BUTON – Pemerintah Daerah (Pemda) Buton dalam di lingkup BKKBN hingga kini belum juga membayarkan gagi para honorer selama delapan bulan.

Alasannya, karena masih menunggu bukti absensi kehadiran mereka. Hal itu dikatakan, Kepala BKKBN Buton, Sarnia melalui WhatsApp, Kamis (14/8/2025) pagi.

“Krn mereka blm kumpul absennya sampai sekarang,” katanya.

“Bendahara saya menunggu terus sdah ada TPI buktinya blm disetor kehadiran mereka ….baru Pasarwajo dan sekitarnya,” sambung Sarnia.

Menurutnya, pembayaran honor bisa dilakukan jika memenuhi syarat diantaranya harus melampirkan absensi kehadiran mereka (honorer).

“Persyaratan pembayaran gaji hrs ada kehadiran mereka yg melampirkan absensinya pak. Sampai sekarang blm lengkap hrs menunggu semua nya Bru bisa di klaim,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, selama delapan bulan, sejumlah honorer di BKKBN Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga saat ini belum menerima honor atau gaji.

Hal itu mencuat di group Facebook. Pada postingan salah satu akun di group tersebut mempertanyakan mengenai keterlambatan pemberian gaji terhadap para honorer di BKKBN.

Kepala BKKBN Buton, Sarnia membenarkan adanya keterlambatan pemberian honor tersebut.

“Iya benar,” kata Sarnia saat dikonfirmasi baru-baru ini melalui WhatsApp.

Namun kata Sarnia, keterlambatan itu bukanlah faktor kesengajaan, hanya saja pihaknya masih melakukan verifikasi terhadap data honorer yang bekerja di BKKBN yang tersebar di tujuh kecamatan.

“Itu bukan faktor kesengajaan, tapi saat ini kita masih melakukan verifikasi terhadap nama-nama honorer itu. Karena kan dari 91 honorer sebagian sudah ada yang lulus PPPK di tahun 2023 dan 2024 lalu,” ujarnya.

“Karena memang nama-nama itu yang didata itu terkahir di 2022 Oktober itu yang final, mestinya tidak adalagi tambahan, itumi yang terdaftar, kemudian sudah ada yang lulus PPPK di tahun 2023 dan 2024 lalu,” sambungnya.

“Sekarang ini masih proses ditertibkan SK nya, saya konfirmasi juga ke orang BKD, karena ada yang tidak ada namanya sementara dia aktif, ada yang sudah lulus tapi masih terdaftar. Makanya kita masih pilah-pilah itu yang 91 itu, karena data yang kita ikuti itu data yang 91 yang final di Oktober 2022,” katanya lagi.

Ia pun memastikan, hak-hak para honorer itu tetap akan diberikan. Hanya saja, pihaknya masih menunggu kepastian data dari BKD.

“Secepatnya, tetap kita akan bayarkan, istilahnya kita akan rapel itu, tapi saat ini kita masih kembali konfirmasi ke BKD, jangan sampe justru yang honor yang kita tidak bayarkan. Karena data non ASN yang ada di BKD itu berdasarkan pendataan non ASN tahun 2022 yaitu sebanyak 91 orang dan tidak bisa lagi ada penambahan, dimana diantaranya sudah ada yang dinyatakan lulus pada pengangkatan ASN 2023 dan 2024,” jelasnya. (Adm)