Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Buton Alami Penyesuaian, Naik Rp 3,4 Juta Per Bulan

TERAWANGNEWS.com, BUTON – Tunjangan transportasi Anggota DPRD Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalami penyesuaian, naik hingga Rp 3,4 juta per bulan di tahun 2025 ini.

Hal itu dikatakan Sekretaris DPRD Buton, Harsila melalui sambungan telepon, Minggu (31/8/2025).

Menurutnya, penyesuaian tunjangan tranportasi itu berdasarkan pada sewa kendaraan. Sebab, selama ini sejak 8 atau 9 tahun lalu, DPRD belum atau tidak pernah melakukan penyesuaian terhadap tunjangan transportasi mereka.

“Kalo saya tidak salah itu sudah sekitar 8 atau 9 tahun belum pernah ada penyesuaian bukan kenaikan, sementara kondisi BBM inikan naik terus itulah yang menjadi pertimbangan,” kata Harsila.

“Karena Anggota DPRD ini jugakan tidak paten di kantor terkadang mereka mobile ke kecamatan-kecamatan dalam rangka melaksanakan fungsi mereka, fungsi pengawasan,” sambungnya.

Ia menyebutkan, sebelumnya tunjangan transportasi Anggota DPRD Buton itu sebesar Rp 8,5 juta per bulan setelah dipotong pajak 15 persen, sekarang menjadi Rp 11,9 juta per bulan atau naik Rp 3,4 juta per bulan.

“Tadinya 10 juta, masih Perbup lama dari 8 atau 9 tahun lalu jadi mereka terima dalam bentuk uang itu diangka 10 juta dipotong pajak 15 persen jadi 8,5 juta. Dan setelah dilakukan penyesuaian menjadi 14 juta per bulan dipotong pajak 15 persen jadi sisa 11,9 juta per bulan, dan penyesuaian itu sudah berlaku sejak April 2025 lalu dan sudah juga termuat dalam Perbup,” sebutnya.

Penyesuaian tunjangan transportasi itu lanjut Harsila, tidak serta merta dilakukan begitu saja oleh DPRD, tapi sudah dikaji bersama pihak Eksekutif. Dasarnya adalah sewa kendaraan yang selama ini menggunakan standar sewa kendaraan Mobil Avanza sekarang mengunakan standar sewa Mobil Inova.

“Olehnya itu setelah kita berdiskusi dengan pihak pemerintah daerah dan itu memang disepakati kemarin karena pertimbangan nya itu karena sudah sekitar 8 atau 9 tahun tidak pernah ada penyesuaian karena BBM ini sudah beberapa kali mengalami fluktuatif,” jelasnya.

“Setelah diskusi dengan Pemda diketemukanlah bahwa selama ini mereka (Anggota DPRD-red) itu yang digunakan adalah yang standarnya itukan sewa Mobil Avanza sementara sudah tidak layak anggota DPRD itu pake Avanza sementara Kepala-Kepala Dinas rata-rata sudah pake Inova sehingga itulah yang menjadi pertimbangan sehingga kita adakan penyesuaian. Karena kalo kita sewa Avanza per hari itukan tentu beda dengan Inova,” tutup Harsila. (Adm)