Kinerja Pemda Buton Disorot, Anggota DPRD Adison: Membuat Rakyat Menjerit

TERAWANGNEWS.com, BUTON – Anggota DPRD Kabupaten Buton, Adison menyoroti kinerja Pemda Buton dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Alvin Akawijaya Putra dan Syarifuddin Saafa, lantaran rendahnya realisasi anggaran khusunya pada belanja modal.

Hal itu diungkapkan saat Rapat Kerja Banggar bersama Eksekutif dengan agenda membahas laporan realisasi anggaran semester pertama dan prognosis untuk 6 bulan tahun 2025, Rabu (20/8/2025).

“Dari realisasi belanja kita lihat di laporan semester pertama ini banyak juga yang sudah terealisasi, ini juga merupakan hal yang baik. Namun dia berbanding terbalik dengan pelayanan publiknya kenapa? karena kita lihat dari belanja modal kita itu hanya 12 miliar dari 124 miliar, ini lemah sekali, kita hanya tau terima gaji tapi kerja menurun,” kata Adison.

Mestinya lanjut Adison, ditiga bulan pertama harus berbanding lurus antara realisasi belanja dan belanja modal. Sebab, akan berimplikasi terhadap perekonomian rakyat. Namun, faktanya tidak.

“Jujur saya sampaikan tiga bulan pertama mestinyakan dia harus berbanding lurus antara penerimaan gaji kita, kita ini digaji rakyat, terus kalo kita tidak laksanakan kegiatan-kegiatan ini sangat berimplikasi terhadap rakyat, kita sangat rasakan bagaimana rakyat menjerit ternyata masalahnya disitu, dari belanja modal 124 miliar yang terealisasi hanya 12 miliar, kita selama enam terima gaji, terus pelayan Kita dimana, kenapa seperti itu?,” protesnya dengan nada bertanya.

Ia pun lantas membandingkan kinerja pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten. Dimana, pemerintah desa dianggap lebih cepat merealisasikan anggarannya dibanding pemerintah kabupaten yang lebih dahulu mendapatkan transfer dana dari pusat.

“Bahkan kalo kita lihat transfer yang masuk ke desa itu, kalo kita lihat di desa-desa itu, transfer belanja 48 miliar itu, kalo kita lihat di masing-masing desa mereka sudah laksanakan kegiatan itu bahkan sudah mau 100 persen. Loh kita yang pertama mendapat kucuran dana dari pusat tidak mampu merealisasikan kerja-kerja positif di lapangan,” ungkapnya.

“Ini yang menjadi catatan untuk kita semua, kenapa? karena ini bisa kita simpulkan bahwa belanja kita di semester pertama ini akan dilaksanakan di semester kedua merealisasikan, tentu ini sangat riskan sekali kenapa? karena di semester kedua ada transfer lagi dari pusat sehingga dia bertabrakan tentu akan mengganggu kerja- kerja dari pihak ketiga, ketika ini juga akan menyebrang tahun akan jadi beban daerah karena adalagi hutang di pihak ketiga yang akan dibayarkan oleh pemerintah, tidak akan lagi tercatat di aset, kerugian kita,” sambung Politisi Partai Perindo itu.

Terlebih, sisa waktu anggaran tahun 2025 ini tinggal lebih kurang empat bulan. Sementara realisasi untuk semester pertama belum tercapai.

“Apalagi waktu ini tinggal tiga bulan, semester pertama saja belum selesai kita mau dapat lagi semester dua, inikan kacau tumpang tindih, kerja rodi, kenapa tidak dilaksanakan step by step sesuaikan dengan peraturan uang kan sudah lama masuk kenapa tidak langsung dilaksanakan ada apa sebenarnya ini masalahnya dimana,” imbuhnya.

Ia pun mengambil sampel di sejumlah dinas seperti Dinas Pendidikan, PUPR dan Kesehatan yang mendapat kucuran dana begitu besar, tapi realisasinya masih dibawah 50 persen.

“Coba kita lihat di masing-masing masing dinas seperti Dinas Pendidikan, Dinas PU kemudian Dinas Kesehatan yang memang kita tahu kucuran dananya sangat besar itu capaiannya hanya dibawah 50 persen, ini maksudnya, apa ini, terus apa alasan pemerintah terkait ini karena kita tidak mau daerah ini seperti ini. Makanya berulang- ulang kita ingatkan, ternyata apa yang disampaikan tidak ada uang ternyata banyak uang hanya realisasinya yang kurang,” pungkasnya. (Adm)