HmI Pasarwajo dan IMM Buton Resmi Layangkan Mosi Tidak Percaya kepada Bupati Alvin Akawijaya Putra

TERAWANGNEWS.com, BUTON – Aliansi Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Pasarwajo dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Buton hari ini, Minggu (28/9/2025) secara resmi melayangkan mosi tidak percaya kepada Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra.

Langkah kritis tersebut diambil setelah kedua organisasi merilis sebuah kajian komprehensif berjudul, “Mosi Tidak Percaya: Sebuah Opera Absurd tentang Kepemimpinan, Anggaran, dan Akal Sehat di Kabupaten Buton”.

Kajian tersebut mengungkap serangkaian kegagalan sistemik yang dinilai telah melumpuhkan fungsi pemerintahan dan mengkhianati amanat rakyat. Berdasarkan analisis data, dokumen resmi, dan fakta di lapangan, mosi tidak percaya tersebut didasarkan pada empat pilar permasalahan utama:

1. Vakum Kepemimpinan dan Akuntabilitas

Dimulai dari tidak adanya laporan capaian kinerja 100 hari pertama, pemerintahan dinilai enggan berkomunikasi dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, malah lebih memilih hengkang dari tanggung jawab dengan alasan perjalanan dinas 20 hari di Ibu Kota.

2. Prioritas Fiskal yang Irasional

APBD 2025 dianggap sebagai monumen kebijakan yang salah arah. Di tengah kenaikan angka kemiskinan menjadi 2.95% dan kontraksi sektor primer hingga -6.43%, pemerintah justru mengalokasikan dana 3,65 kali lebih besar untuk belanja modal gedung dan bangunan (Rp 67,4 Miliar) dibandingkan gabungan anggaran untuk sektor pertanian dan perikanan (Rp 18,4 Miliar) yang sebarannya tidak berkualitas dan nihil sentuhan untuk masyarakat.

3. Pelecehan terhadap Proses Demokrasi

Eksekutif secara terang-terangan telah mengabaikan empat surat resmi dari DPRD untuk membahas Perubahan APBD 2025, sebuah tindakan yang melumpuhkan fungsi pengawasan legislatif dan melanggar tatanan checks and balances.

4. Kelumpuhan Eksekusi Anggaran

Kegagalan menyerap anggaran secara maksimal, dengan realisasi belanja hanya mencapai 47,41%, adalah bukti paling telak dari inkompetensi manajerial. Akibatnya, sekitar Rp 453,5 miliar dana publik tidak berhasil dibelanjakan untuk kepentingan rakyat.

Ketua HmI Pasarwajo, Yusmiati kepada media ini menyatakan bahwa langkah mosi tidak percaya terhadap Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra tersebut merupakan akumulasi dari kekecewaan publik.

“Kami sangat tidak percaya dengan kepemimpinan beliau. Pada aksi kami beberapa waktu lalu, beliau selaku pemimpin daerah tidak pernah menemui kami, seakan menghindar dan hanya mencari pencitraan lewat sosial media,” katanya melalui rilis yang diterima media ini, Minggu (28/9/2025) sore.

“Harapan kami, semoga dengan mosi ini Pak Bupati terketuk hatinya untuk menemui kami dan mendengarkan apa yang menjadi keresahan kami di daerah ini,” sambung Yusmiati.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua IMM Buton, Muhammad Muzli yang menyoroti alokasi anggaran yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

“Mosi tidak percaya ini berangkat dari penjabaran Perbup No. 5 Tahun 2025. Dapat kita lihat bahwa hampir 80 persen anggaran digunakan untuk keperluan birokrasi. Padahal, saat ini ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi di sektor pertanian dan perikanan menjadi penopang hidup sebagian besar masyarakat Kabupaten Buton. Ini seolah menjadikan pemerintah daerah sebagai penjajah atas rakyatnya sendiri,” tegasnya.

Diakhir rilisnya, Aliansi HmI dan IMM Buton menilai bahwa serangkaian kegagalan tersebut bukan lagi sekadar kelalaian administratif, melainkan sebuah pola yang sistemik dan merusak. Oleh karena itu, mosi tidak percaya diajukan sebagai langkah logis dan rasional untuk menuntut akuntabilitas serta mendesak adanya perbaikan fundamental dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Buton. (Adm)