Polemik Pasar Kaloko, Pedagang Sebut Solusi Bupati Buton Justru akan Menambah Masalah Baru

TERAWANGNEWS.com, BUTON – Polemik penanganan Pasar Kaloko pasca kebakaran kembali muncul setelah adanya perbedaan informasi mengenai anggaran pembangunan pasar tersebut.

Perbedaan anggaran pembangunan pasar itu mencuat ketika adanya pernyataan atau informasi yang disampaikan oleh Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra saat berdialog dengan sejumlah pedagang di Pasar Kaloko, Kamis 4 Juni 2026.

Dimana, Bupati Buton mengatakan bahwa, akan mengalokasikan tambahan anggaran pembangunan Pasar Kaloko sebesar Rp300 juta pada Anggaran Perubahan tahun 2026.

Namun, angka itu berbeda saat Rapat Dengar Pendapat atau RDP di DPRD Buton bersama massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Cabang Pasarwajo, Buton dengan Pemda Buton yang diwakili Sekda, La Ode Syamsudin, Kamis (4/6/2026).

Pada forum tersebut, terungkap bahwa anggaran perubahan untuk pembangunan Pasar Kaloko disebut bisa mencapai Rp800 juta hingga Rp1,2 miliar. Perbedaan itu pun menimbulkan tanda tanya dikalangan massa aksi terkait kepastian anggaran yang disiapkan Pemda Buton.

Menyikapi hal itu, salah seorang pedagang Pasar Kaloko, Dina Sambira mengatakan, pernyataan Bupati Buton yang akan mengalokasikan tambahan anggaran Rp300 juta, bukanlah solusi justru hanya akan menimbulkan masalah baru.

“Solusi yang ditawarkan Bupati itu justru akan menambah masalah baru sesama pedagang yang terdampak kebakaran, karena sebagian menjual dan sebagian menonton karna tidak ada tempat untuk menjual,” kata Dina Sambira melalui rilis yang diterima media ini, Sabtu (6/6/2026).

Menurutnya, angka yang ditawarkan Bupati tersebut tidak akan bisa menyelesaikan pembangunan pasar. Sebab, kekurangan yang akan dibangun yaitu berupa kios dengan ukuran 3X3 meter sebanyak 98 kios, dan los lapak kaki lima sebanyak 156 dengan ukuran 2X2 meter.

“Itulah sebabnya pedagang Pasar Kaloko menegaskan di saat RDP kalau hanya 300 tentunya persoalan di Pasar Kaloko tidak akan selesai sehingga pedagang menilai solusi yang ditawarkan Bupati itu justru akan menimbulkan masalah baru,” tegasnya.

Untuk itu, ia berharap pemerintah bisa memberikan perhatian lebih terhadap korban kebakaran dengan cara pemberian ganti rugi atau santunan sehingga bisa sedikit mengurasi beban hidupnya.

“Kemudian pengadaan lapak para pedagang baik yang disiapkan di kios ataupun di lapak kaki lima agar segera direalisasikan supaya para korban bisa dapat kembali beraktifitas dengan aman dan nyaman, serta kami meminta keamanan dalam hal ini Polisi Pamong Praja dapat berjaga kembali di pos yang telah disediakan 1×24 jam di pasar mengingat hari ini kondisi pasar masih darurat,” harapnya. (Adm)