Berikut Profil 6 Pahlawan yang Dianugerahi Jokowi

TerawangNews.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada enam tokoh di Istana Negara tepat pada hari pahlawan nasional, 10 Oktober 2020.

Dikutip dari rri.co.id, penganugerahan diputuskan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 TK tahun 2020.

Keenam tokoh tersebut, lanjutnya, adalah Sultan Baabullah dari Provinsi Maluku Utara, Macmud Singgirei Rumagesan – Raja Sekar dari Provinsi Papua Barat, Jenderal Polisi (Purn) Raden Said Soekanto, Tjokrodiatmodjo dari Provinsi DKI Jakarta, Arnold Mononutu dari Provinsi Sulawesi Utara, MR. SM. Amin Nasution dari Provinsi Sumatera Utara, dan Raden Mattaher Bin Pangeran Kusen Bin Adi dari Provinsi Jambi.

Berikut profil singkat dari keenam pahlawan tersebut:

1. Pahlawan dari Maluku Utara, Sultan Baabullah

Sultan Baabullah dikenal sebagai Baab atau Babu, ia lahir pada 10 Februari 1528. Baab merupakan sultan ke-7 dan penguasa ke-24 Kesultanan Ternate di Kepulauan Maluku yang memerintah antara tahun 1570 dan 1583.

Ia dianggap sebagai Sultan teragung dalam sejarah Ternate dan Maluku karena keberhasilannya mengusir penjajah Portugis dari Ternate dan membawa kesultanan tersebut kepada puncak kejayaannya di akhir abad ke-16. Sultan Baabullah juga dikenali dengan gelar “Penguasa 72 Pulau”, berdasarkan wilayah kekuasaannya di Indonesia timur, yang mencakup sebagian besar Kepulauan Maluku, Sangihe dan sebagian dari Sulawesi.

Pengaruh Ternate pada masa kepemimpinannya bahkan mampu menjangkau Solor (Lamaholot), Bima (Sumbawa bagian timur), Mindanao, dan Raja Ampat. Peran Maluku dalam jaringan niaga Asia meningkat secara signifikan karena perdagangan bebas hasil rempah dan hutan Maluku pada masa pemerintahannya.

2. Macmud Singgirei Rumagesan

Rumagesan merupakan Raja Sekar asal Fak-fak yang saat tahun 1948 ia menentang usaha Belanda menguasai wilayah tersebut. Akibat perlawanan yang dilakukan, ia kemudian dibuang ke wilayah Sulawesi Selatan.

3. Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo

Jenderal Pol. (Purn.) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo lahir di Bogor, Jawa Barat, 7 Juni 1908 dan meninggal di Jakarta, 25 Agustus 1993 pada umur 85 tahun. Ia adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  pertama yang menjabat dari 29 September 1945 hingga 14 Desember 1959.

Soekarno berpesan agar R.S. Soekanto membangun Kepolisian Nasional. Kepolisian Nasional berarti mengubah mental kepolisian kolonial, yang juga berarti “sistem kepolisian nasional”, yaitu yang bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengemban seluruh fungsi kepolisian yang terpecah-pecah pada masa Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial.

Soekanto memulai kariernya sebagai Kepala Kepolisian Negara RI yang baru saja diproklamasikan dengan “modal nol”, tidak punya kantor, tidak punya staf, dan formal tidak punya wewenang karena melanjutkan Hoofd van de Dienst der Algemene Politie. Segala perundang-undangan Hindia Belanda dengan tugas dan wewenang kepolisian yang terpecah-pecah dianggap berlaku, bahkan sampai era Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, dan sampai era Orde Baru.

Dalam sistem parlementer yang diberlakukan sejak November 1945 sampai 5 Juli 1959, dengan pemerintahan perdana menteri yang silih berganti, Soekanto tetap dipercaya menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sejak dilantik, Soekanto mengonsolidasi aparat kepolisian dengan mengemban pesan Presiden Soekarno membentuk Kepolisian Nasional.

Soekanto menjabat sebagai Kapolri sampai tanggal 15 Desember 1959. Keesokan harinya, tugas beliau dijabat oleh Soekarno Djojonagoro sebagai Pejabat Kapolri.

4. Arnold Monontu berasal dari Sulawesi Utara

Arnoldus Isaac Zacharias Mononutu lahir di Manado, Sulawesi Utara, 4 Desember 1896 dan meninggal di Jakarta, 5 September 1983 pada umur 86 tahun.

Arnold adalah mantan Menteri Penerangan dan Duta Besar Indonesia pertama untuk Tiongkok. Selain itu, ia pernah menjadi anggota Majelis Konstituante dan Rektor Universitas Hasanuddin.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Mononutu memfokuskan usahanya untuk membantu rakyat Maluku Utara untuk menentukan respon mereka yang terbaik. Dia adalah salah seorang yang mendirikan organisasi politik bernama Persatuan Indonesia. Sebuah koran bernama Menara Merdeka diterbitkan untuk mempromosikan cita-cita Persatuan Indonesia.

Koran ini memberikan pesan-pesan pro-republik dan mengkritik upaya-upaya Belanda untuk membentuk sebuah negara yang terpisah dari Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan.

Upaya Belanda untuk menemukan solusi federalis untuk Indonesia termasuk diantaranya pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) pada tahun 1946. Mononutu menjadi anggota parlemen NIT dan memimpin kelompok anggota parlemen yang pro-republik.

Dia memfokuskan usahanya untuk membujuk anggota parlemen lain untuk mendukung gagasan menyatukan NIT dengan Republik Indonesia. Setelah Agresi Militer Belanda I pada tahun 1947, Mononutu mendirikan Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia.

5. Sultan Mohammad Amin Nasution Gubernur Sumatera Utara

Ia merupakan Gubernur Sumatera Utara pertama tahun 1948. Selain itu, tokoh kelahiran Aceh Besar pada 1904 ini juga pernah menjabat sebagai Gubernur pertama Provinsi Riau pada tahun 1958.

6. Raden Mattaher bin Pangeran Kusen bin Adi

Ia merupakan panglima perang Kesultanan Jambi sepeninggal Sultan Thaha Saifuddin. Raden Mattaher, yang masih merupakan keluarga Sultan Thaha ini gugur dalam pertempuran melawan pemerintah kolonial Belanda di dusun Muaro Jambi, 10 September 1907.

Artikel ini telah tayang di rri.co.id dengan judul “Profil 6 Pahlawan yang Dianugerahi Presiden Jokowi” (ali).