Serahkan Data Guru Honorer ke Dikbud Konawe, Wakil FHK2 PGRI Kecewa, Ini Sebabnya

TerawangNews.com, KONAWE – Sekira 1400 lebih data guru honorer pada Selasa (18/11/2020) kemarin diserahkan oleh Pengurus Forum Honorer K2 Persatuan Guru Republik Indonesia (FHK2 PGRI) ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Penyerahan data-data guru honorer tersebut diserahkan langsung oleh Wakil FHK2 PGRI Kabupaten Konawe, Haspian S.Pd di Aula Dikbud Konawe.

Dalam penyerahan itu, Haspin merasa kecewa karena selama ini data-data guru honorer hanya dijadikan sebagai penyanding di Dikbud saja. Padahal pihaknya menghabiskan waktu 3 hari 3 malam untuk melakukan pendataan tersebut.

“Saya kecewa karena berkas atau data mereka hanya untuk dijadikan penyanding data Dinas saja, padahal kami mendata teman-teman guru honorer 3 hari 3 malam, melihat teman-teman guru sebagai objektif , ada guru 2 tahun tidak mengajar dapat sertifikasi, ada juga hampir 3 tahun tidak mengajar dapat dana BOS,” katanya.

Untuk itu ia berharap, dengan data-data guru honorer yang diserahkan tersebut, Pemda Konawe mau memperhatikan nasib para guru honorer, seperti pemberian insentif.

“Mereka minta, mereka diperhatikan, biar berapa gajinya,” harap Haspian.

Yang membingungkan dirinya lanjut Haspian, di tahun 2016 lalu, ada anggaran yang diporsikan bagi para guru honorer, namun ditahun berikutnya sampai sekarang sudah tidak ada.

“2016 itu ada anggarannya, tapi 2017 sampai 2020 ini sudah tidak ada,” ujarnya.

Terkait itu, Kepala Dikbud Konawe, Suriyadi mengatakan, bagi guru honorer yang belum mendapatkan insentif akan menjadi prioritas yang akan diusulkan mendapatkan anggaran. Menurutnya, total anggaran bagi guru honorer yaitu sebesar Rp2,4 milyar.

“Apa yang belum teman-teman akan diprioritaskan, tetap diusulkan untuk kesejahteraan guru honorer, anggaran 2,4 milyar akan terpenuhi sesuai dengan kapasitasnya,” katanya.

Suriyadi berharap, dengan adanya data-data guru honorer yang diserahkan oleh FHK2 PGRI tersebut, kedepan tidak ada lagi data ‘siluman’. Untuk itu, pihaknya setiap bulan akan mengecek langsung ke kepala sekolah.

“Jangan ada lagi data siluman yang bermunculan, kami akan cek bulannya apakah ada pihak dari kepala sekolah yang memasukkan data siluman, kami akan tindaki,” tegasnya.

Mengenai penyerahan data-data guru honorer ini tambah Suriyadi, tidak berkaitan dengan CPNS, K2, maupun pengangkatan guru honorer. Namun, lebih kepada finalisasi data.

“Pendataan ini bukan berarti masalah CPNS, K2, ataupun pengangkatan guru honorer, kita disini membahas finalisasi data tidak seperti ini, tidak ada hubungannya dengan finansial guru-guru honorer, saya sampaikan kepada teman-teman untuk menyampaikan bahwa tidak ada hubungannya dengan P3K, CPNS,tapi toh kalau memang ada kami tidak susah lagi mengambil data karena kami sudah punya data dari teman-teman yang tergabung dalam Forum,” jelasnya.

Meski begitu masih kata Suriyadi yang juga merupakan Ketua PGRI Konawe mengatakan bahwa, Bupati Konawe, Kerry Saiful Konggoasa sangat memperhatikan nasib para guru honorer sejak 2016 lalu. Walau akui bahwa memang insentif guru honorer sejak 2017 hingga 2020 ini masih tertunda. Sayangnya ia tidak menjelaskan secara detail apa penyebab tertundanya hal dimaksud.

“Bupati sangat memperhatikan guru honorer mulai 2016, akan tetapi 2017 sampai 2020 tertunda,” pungkasnya (har/al).