TerawangNews.com, BUTON – Pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 mendatang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara merekomendasikan kepada Pemda Buton agar memprioritaskan Honorer Kategori Dua (K2).
“Khusus untuk formasi guru ini, saya minta sekaligus merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Buton agar para honorer K2 ini diprioritaskan sesuai dengan ketentuan yang ada,” kata Wakil Ketua DPRD Buton, La Ode Rafiun saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah honorer K2, Rabu (2/12/2020).
Menurutnya Honorer K2 ini sudah kecil kemungkinan bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena batasan umur.
“Kalo mau merujuk kepada undang-undang itu, dan mereka berharap jadi PNS, mereka sudah tidak bisa tes karena dibatasi umur,” ujarnya.
Untuk itu kata Politisi PAN ini, pemerintah dalam hal ini Pemda Kabupaten Buton harus bisa memikirkan nasib para Honorer K2 tersebut.
“K2 ini tinggal Tuhan yang tau, tapi kita tidak boleh patah semangat, untuk itu eksekutif harus bisa memikirkan nasib mereka ini,” pintanya diikuti sorakan setuju dari sejumlah honorer yang hadir.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemda masih kata Rafiun, yaitu bagi guru honorer K2 yang tidak lulus pada rekrutmen CPNS mendatang, maka mereka bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dibiayai melalui APBD.
Apalagi penerimaan CPNS mendatang, Buton mendapat kuota sekira 500 orang untuk tenaga guru. Sehingga dengan jumlah kurang lebih 300 orang Honorer K2 yang ada di wilayah Kabupaten Buton, memungkinkan mereka diprioritaskan pada rekrutmen kali ini.
“Jadi katakanlah seandainya dari jumlah Honorer K2 yang lulus itu 200 orang, berarti tinggal sekitar 100 orang, mereka inilah yang bisa dijadikan sebagai PPPK, kita kasih saja mereka 2 juta 500 setiap bulan, saya pikir tidak akan memberatkan APBD kita setiap tahunnya,” tegasnya.
Sebelumnya, hal senada juga disampaikan oleh sejumlah Anggota DPRD Buton yang hadir dalam RDP tersebut, antara lain Hanafi, La Subu, Darsono, Farid, dan Maulana.
Dalam forum itu, mereka menginginkan agar persoalan Honorer K2 ini cepat selesai. Seperti yang dikatakan Hanafi bahwa, dirinya dan beberapa Anggota Dewan lainnya sudah berulang kali ke Kementerian terkait untuk memperjuangkan nasib para guru Honorer K2 tersebut.
“Sudah berulang kali kita perjuangkan di Kemenpan sana tentang K2 ini, dan masalah ini terus akan kami koordinasikan lagi,” katanya.
“Kita selesaikan dulu K2 ini, nda usah buka lagi penerimaan secara umum, dan terkait ini kita akan rapatkan bersama Bupati,” pinta Anggota Dewan lainnya, La Subu.
Amatan media ini, RDP yang dilaksanakan di salah satu ruang rapat di DPRD Buton tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Buton, Hariasi Salad yang dihadiri oleh Koordinator Forum Honorer K2 Kabupaten Buton, Sahirudin Nanto bersama sejumlah Honorer K2 lainnya, perwakilan Pemda Buton yang diwakili Asisten III, perwakilan BKD, dan pihak terkait lainnya, serta beberapa Anggota DPRD Kabupaten Buton.
Sebagai tambahan informasi, Pemerintah Pusat melalui Kemenpan-RB akan membuka pendaftaran CPNS pada tahun 2021 mendatang sebanyak 1 juta lowongan yang diprioritaskan untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan.
(al)






