Kisruh Demokrat, Menkopolhukam Bilang Pemerintah Belum Tentu Dukung Moeldoko

TERAWANGNEWS.COM, JAKARTA – Menkopolhukam, Mahfud MD mengatakan, sikap pemerintah belum tentu mendukung Moeldoko dalam konflik Partai Demokrat.

Menurut Mahfud, meski Moeldoko Kepala Staf Presiden (KSP), namun pemerintah akan bersikap netral dan akan menggunakan Undang-undang partai politik.

“Belum tentu loh. Belum tentu yang mendukung pemerintah itu belum tentu grupnya Pak Moeldoko dan sebagainya. Pak SBY kan berkali-kali mendukung sebelum Pilpres,” kata Mahfud dalam kanal Youtube Najwa Shihab, Kamis (11/3/2021) dilansir dari rri.co.id.

Mahfud mengatakan, saat ini kepengurusan Partai Demokrat yang masih terdaftar adalah Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Majelis tingginya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selain itu, kata Mahfud, pemerintah tidak akan ikut campur persoalan secara politik.

“Kita hukumnya aja lah. Hingga hari ini belum ada laporannya. Resminya itu sekarang Demokrat itu ya ketuanya Pak AHY, lalu majelis tingginya Pak SBY, itu yang terdaftar gitu, sah gitu,” sambung Mahfud.

Sebelumnya, kekisruhan di internal Partai Demokrat semakin memanas usai pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB), pada Jumat, 5 Maret 2021 lalu.

Dalam KLB Demokrat yang dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum).

Selain Moeldoko, saat KLB Demokrat itu digelar diputuskan pula Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina.

(al)