Ada Apa? Ketua DPRD Buton Tiba-tiba Sindir Kadispora Soal Dukungan Porprov

TERAWANGNEWS.com, Buton – Lagi-lagi, Ketua DPRD Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra), Hariasi Salad, SH kembali menegaskan bahwa secara kelembagaan pihaknya sangat mendukung pelaksanaan Porprov Sultra tahun 2022 ini, terlebih Kabupaten Buton merupakan salah satu tuan rumah dalam kegiatan tersebut.

Hal itu dibuktikan dengan konsultasi yang dilakukan 25 Anggota DPRD Buton ke Pemprov Sultra yang diterima langsung Gubernur Sultra, Ali Mazi.

“Salah satu wujud dukungan DPRD bahwa Kabupaten Buton sebagai tuan rumah, dibuktikan dengan 25 Anggota DPRD melakukan konsultasi ke pihak provinsi yang diterima langsung oleh Pak Gubernur,” kata Hariasi Salad kepada sejumlah awak media di ruang kerjanya, Kamis (7/7/2022).

“Nah, artinya disitu adalah bentuk dukungan DPRD kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi tuan rumah,” sambungnya.

Disisi lain pada tahun anggaran 2021, pihak Eksekutif juga memberikan anggaran ke KONI sebesar Rp7 miliar. Namun, karena dinas terkait menolak anggaran sebesar itu karena dianggap terlalu banyak, maka hanya tinggal Rp3 miliar dengan dalih Rp4 miliar nya untuk fasilitas pendukung.

“Jadi kalo ada orang-orang yang menyatakan bahwa DPRD tidak mendukung Porprov, ya mungkin karena kecapean juga karena sampe hari ini DPRD mendukung full kegiatan Porprov itu,” katanya dengan wajah tersenyum.

Mengenai anggaran Porprov lanjut Politisi Golkar ini, belum dibahas di DPRD. Namun, berdasarkan pada pemberitaan di salah satu media online yang katanya para OPD termasuk Bappeda sudah sepakat bahwa semua penganggaran pada APBD Perubahan akan diutamakan untuk menyukseskan kegiatan Porprov 2022, tidak dipermasalahkannya.

“Bahwa mereka sudah rapat bahwa OPD-OPD, termasuk Bappeda bahwa anggaran mereka sudah bawa kesitu, artinya kesepakatannya mereka itu sudah ada, silahkan mereka bawa anggaran ke sana, karena mereka sudah sepakati di berita bahwa anggaran APBD P itu mereka sudah bawa ke Porprov, tapi kalo bicara kelembagaan di DPRD, kami belum melakukan pembahasan itu, dan kalo umpama kewenangan ada di mereka yang tertera di media itu, kan tidak perlu lagi dibahas di DPRD,” bebernya.

Selain itu, dalam waktu dekat juga masih kata Hariasi Salad, pihaknya akan bersurat ke KONI Buton dengan agenda membahas persiapan KONI jelang pelaksanaan Porprov.

“Kami dalam waktu dekat juga akan bersurat kepada pihak KONI untuk menggelar rapat kerja untuk membahas persiapan KONI menjelang Porprov ini, sehingga pelaksanaan Poprov nanti bagaimana kita sukses pelaksanaan dan sukses prestasi,” katanya lagi.

Pada prinsipnya sambung Hariasi, DPRD tidak ada target ataupun niatan untuk menghala-halangi program pemerintah daerah.

“Karena DPRD pada prinsipnya mendukung seluruh program pemerintah daerah yang menyangkut pembangunan daerah yang kita cintai ini,” tegasnya.

“Dan mari kita belajar dari pengalaman kasus KONI di 2018 dan 2019, kemudian harapan DPRD ini tidak akan terulang kembali dimasa-masa yang akan datang, makanya kita butuh kematangan dan pemantapan, jangan setelah selesai kegiatan baru muncul masalah baru dalam pelaksanaan Porprov itu,” sambungnya.

Dan mengenai pembahasan APBD Perubahan lanjut Hariasi, sesuai regulasi itu ada batas waktu.

“Kalo nda salah itu Oktober, dan kalo nda salah juga pembahasan APBD P tahun 2021 itu, 30 oktober, kan kita tidak lampaui batas-batas maksimal itu, lalu kenapa DPRD dianggap tidak berbuat atau segala macam,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pernyataan Hariasi Salad ini muncul setelah adanya statement dari Kadispora Buton, La Ode Abdul Zainudin Napa di salah satu media online yang menduga bahwa DPRD sengaja memperlambat pembahasan LKPJ Bupati Buton tahun anggaran 2021.

Karena menurut Zainudin Napa, pembahasan LKPJ harusnya dipercepat supaya menyusul lagi dokumen Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun 2022, apalagi Kabupaten Buton diperhadapkan dengan Poprov Sultra pada Desember 2022 mendatang.

Penulis: La Ode Ali