Kapolres Buton Bicara Soal Polarisasi Pemilu 2024, Ingatkan Hal Ini ke Semua Pihak

TERAWANGNEWS.com, Buton – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat menyinggung polarisasi saat memimpin upacara hari ulang tahun (HUT) ke-76 Bhayangkara di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/7/2022).

Dalam sambutannya, Kapolri mengatakan bahwa, polarisasi akibat proses pemilihan umum (Pemilu) 2019 masih menyisakan persoalan yang dapat dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini.

Dikutip dari Kompas.com, Listyo berharap polarisasi tidak lagi terjadi dalam Pemilu 2024. Terlebih, pelaksanaan pemilu juga sudah mulai berproses.

Menurut dia, polarisasi dapat memecah belah antar masyarakat atau anak bangsa. Ia mengatakan, jika dibiarkan hal ini akan sangat berbahaya bagi keberagaman dan kemajuan bangsa Indonesia.

“Polarisasi ini tidak boleh lagi terjadi pada Pemilu, Pilpres (Pemilihan Presiden), Pileg (Pemilihan Legislatif), Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak 2024. Karena konflik sosial dan perpecahan tentunya menjadi kemunduran bagi bangsa Indonesia,” ucap dia.

Terkait itu, Kapolres Buton, AKBP Rudi Silean saat ditemui di ruang kerjanya berharap, kepada semua stakaholder baik formal maupun non formal untuk sama-sama bisa memahami kepentingan dan perbedaan tidak boleh dijadikan untuk mengubah sebuah keutuhan di masyarakat.

“Pemahaman masyarakat itu harus dibangun oleh semua stakeholder yang ada di masyarakat itu, baik stakeholder yang formal maupun non formal, ada disitu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, lalu ada juga di situ tokoh pemerintahan, ada di situ institusi negara TNI POLRI, pemerintah dalam hal ini Pemda harus sama-sama memahami bahwa kepentingan atau kalender kamtibmas itu tidak boleh dijadikan untuk mengubah sebuah keutuhan di masyarakat apapun itu kepentingannya, karena mereka satu kesatuan maupun tatanan-tatanan adat yang harus dipertahankan,” kata Kapolres Buton, Selasa (12/7/2022).

Menurutnya, perbedaan pemahaman dan lainnya itu, biarlah menjadi sebuah kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat.

“Beberapa mungkin perbedaan pemahaman dan lain-lain itu biarlah itu menjadi sebuah kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat dan lain-lain,” ujarnya.

Berkaitan dengan itu lanjut Kapolres, oleh Polri sudah dilaksanakan melalui Bhabinkamtibmas dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan di wilayah masing-masing. Sebab, kata dia, itu menjadi dasar dari suatu pembangunan negara, pembanguan suatu wilayah, pembanguan di masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan, itu harga yang harus dipertahankan.

“Dan untuk pemetaan konflik, tentu sudah ada karena Polri inikan fungsi bagian itu, itulah yang menjadi tugas. Nah, dengan pemetaan itu tindakan-tindakan kepolisian yang diperlukan itu sudah dilaksanakan,” bebernya.

Ia pun mengimbau kepada seluruh pihak, agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam hal apapun. Boleh berbeda, tetapi persatuan dan kesatuan menjadi hal pokok menjaga kamtibmas di wilayah masing-masing.

“Tidak mau menang sendiri, mementingkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau kelompok,” imbaunya.

Penulis: La Ode Ali