TERAWANGNEWS.com, Buton – Sejumlah OPD lingkup Pemda Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dijadwalkan akan diundang hari ini, Senin (1/8/2022) di Kantor DPRD Buton terpaksa ditunda.
Hal itu karena padatnya agenda DRPD hari ini, sehingga terhadap beberapa OPD yang mangkir saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Buton yang digelar belum lama ini, akan dijadwalkan ulang.
“Karena padatnya agenda hari ini, maka akan kita jadwalkan ulang OPD-OPD yang tidak hadir saat RDP itu hari,” kata Hariasi Salad ditemui usai acara pelantikan Sekda Buton, Asnawi Jamaluddin di Aula Rujab Bupati Buton, Senin (1/8/2022) sore.
Sebelumnya diberitakan, karena dianggap tak mampu menjalankan amanah, Ketua DPRD Buton, Hariasi Salad, S.H meminta kepada Bupati Buton, Drs. La Bakry, M.Si untuk mengevaluasi beberapa Kepala OPD di lingkup Pemda Buton, Sulawesi Tenggara.
Hal itu bukan tanpa dasar. Sebab, kata Hariasi, dari rapat yang dilakukan beberapa hari terkahir bersama para OPD, ia menilai ada sejumlah Kepala OPD yang dianggap tak mampu mengimplementasikan amanah yang sudah diberikan Bupati Buton.
“Jadi dari rapat yang kita laksanakan beberapa hari terkahir ini bersama OPD, ada beberapa Kepala OPD itu kita nilai tidak mampu menjalankan amanah yang diberikan Pak Bupati, dan itu sangat- sangat kita sayangkan,” kata Hariasi kepada media ini, Jum’at (29/7/2022).
Terlebih hari ini, Jum’at (29/7/2022), membuat DPRD merasa tersinggung terhadap beberapa Kepala OPD. Bagaimana tidak, diundang untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP). Namun, beberapa Kepala ataupun perwakilan OPD dimaksud tak hadir.
“Yang jelas kita merasa tersinggung sekali terhadap beberapa Kepala OPD itu, kita undang RDP mereka tidak datang, padahal kita undang itu secara resmi atas nama lembaga,” ujarnya dengan nada kesal.
Untuk itu lanjut Ketua Bapera Buton ini, terhadap OPD yang tidak hadir dalam RDP tersebut, akan dijadwalkan diundang kembali.
“Jadi kita akan jadwalkan kita undang kembali mereka,” katanya.
Ia pun meminta kepada Bupati Buton, La Bakry untuk mengevaluasi sejumlah Kepala OPD dimaksud. Karena menurut Hariasi, ketidakmampuan Kepala OPD dalam menjalankan tugas yang diberikan Bupati, justru akan menghambat semua program Pemerintah Daerah.
“Kita harapkan kepada Pak Bupati agar bisa melakukan evaluasi kepada para Kepala OPD tersebut, karena jika tidak, justru akan menghambat semua program Pemerintah Daerah,” harapnya.
Sayangnya, Hariasi tak menyebutkan OPD dimaksud.
Penulis: La Ode Ali