Serap Aspirasi Masyarakat Waangu-angu Lewat Reses, Ketua DPRD Buton Hariasi Salad: Peningkatan Mutu Pendidikan Jadi Skala Prioritas APBD 2023, Sejalan dengan Pj Bupati Buton

TERAWANGNEWS.com, Buton – Ketua DPRD Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra), Hariasi Salad, S.H melakukan reses masa sidang I (Oktober 2022 s/d Januari 2023) tahun sidang 2022/2023 di Desa Waangu-angu, Kecamatan Pasarwajo, Rabu (12/10/2022).

Reses di pusatkan Di Aula Kantor Desa yang dihadiri antara lain, Kepala Desa Waangu-angu, La Tia, Ketua BPD, Kepala SD dan SMP, serta masyarakat dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam reses tersebut, banyak hal yang diusulkan ataupun yang diharapkan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa, diantaranya, rehabilitasi gedung SD dan SMP, pengaspalan jalan lingkungan, dan pembuatan jalan tani.

“Ada beberapa masukan ataupun aspirasi ataupun usulan dari masyarakat, diantaranya mengenai rehabilitasi gedung SD dan SMP, pengaspalan jalan lingkungan, dan pembuatan jalan tani yang menjadi mata pencaharian masyarakat Desa Waangu-angu,” kata Hariasi Salad kepada media ini, Rabu (12/10/2022) sore.

Dari beberapa usulan tersebut lanjut Hariasi, perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan akan menjadi skala prioritas pada APBD Induk 2023 mendatang. Hal tersebut sejalan dengan program ataupun visi misi Pj Bupati Buton, Drs. Basiran, M.Si.

“Setelah menerima aspirasi tentang bobroknya bangunan baik SD maupun SMP, ini sejalan dengan apa yang menjadi program Pj Bupati Buton untuk memperbaiki mutu pendidikan di Kabupaten Buton dari segi infrastrukturnya,” ujarnya.

“Makanya tentang usulan rehabilitasi tentang bangunan-bangunan sekolah akan menjadi skala prioritas di APBD Induk tahun 2023 mendatang, dan ini berlaku bukan hanya di Dapil I (Kecamatan Pasarwajo-red) tapi di seluruh fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Buton,” sambungnya.

Terkait itu, selaku Anggota DPRD sekaligus Ketua DPRD, Hariasi Salad menekankan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buton agar melakukan pendataan secara merata terhadap sekolah-sekolah yang harus direhab.

“Sehingga kalo Dinas Pendidikan melakukan pendataan secara merata kita tidak akan menemukan lagi sekolah-sekolah yang sudah tidak layak ditempati,” tegasnya.

“Dan kami DPRD Kabupaten Buton sangat kaget dengan melihat kondisi sekolah masih banyak sekolah yang plafonnya sudah hancur total, masih banyak bangunannya sudah rapuh, masih banyak sekolah-sekolah yang dibangun dari tahun 2012 tapi belum direhab-rehab, sementara anggaran setiap tahunnya itu banyak,” tutup Hariasi.

Penulis: La Ode Ali