TERAWANGNEWS.com, Jakarta – Pj Bupati Buton, Drs. Basiran, M.Si menghadiri undangan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam rangka persiapan kegiatan bantuan teknis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui Anggaran Belanja Tambahan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (ABT BA BUN) Tahun 2023 di The Tribrata Darmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (27/3/2023).
Kegiatan ini dimaksudkan sebagai wadah koordinasi dan memastikan komitmen pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung kegiatan bantuan teknis penyusunan RDTR.
Pj Bupati Buton pada kesempatan itu mengatakan segera membuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan aplikasi Online Single Submission (OSS) sesuai instruksi Presiden Joko Widodo tentang percepatan laju Investasi.
Kabupaten Buton menjadi salah satu dari 17 Kabupaten di Sulawesi Tenggara yang terdapat objek potensi investasi, salah satunya Aspal.
“Dari 17 kabupaten kota itu hanya 6 kabupaten kota termasuk di dalamnya Kabupaten Buton,” ujar Pj Bupati Buton melalui pesan singkatnya usai kegiatan Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Jakarta.
“Terkait dengan penyusunan RDTR, memang sangat kami butuhkan karena sesuai dengan perintah Presiden untuk segera penggunaan produk dalam negeri khususnya aspal,” sambung Pj Bupati Buton.
Adapun, Kabupaten Buton yang juga mendapatkan bantuan teknis anggaran tambahan APBN 2023 dari Kementerian ATR/BPN berharap hal ini dapat segera terealisasi sesuai dengan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan yang diajukan oleh Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR-BPN.
“Kami sangat berharap Kementerian Keuangan dapat menindaklanjuti usulan dari Direktur Jendral ATR sehingga RDTR masuk kedalam ABT 2023,” harap Pj Bupati.
Dirjen Tata Ruang, Ir. Gabriel Triwibawa, Meng, SC yang bertindak selaku pimpinan rapat dihadapan para peserta yang terdiri Bupati dan Walikota yang mendapatkan bantuan ABT Tahun 2023 menyampaikan bahwa kegiatan tersebut untuk mendorong percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di seluruh Indonesia.
“Melalui percepatan penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pada akhirnya akan mewujudkan iklim investasi yang baik di Indonesia,” katanya.
Turut hadir mendampingi Pj Bupati Buton, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, S.Pd, M.Si, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buton, M Wahyuddin, ST, MT.
Adapun isi Pakta Integritas yang ditandatangani Pj Bupati Buton yakni, Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui Anggaran Belanja Tambahan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (ABT BA BUN) Tahun 2023, yakni :
1. Berkomitmen mendukung kegiatan Bantuan Teknis
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui
Anggaran Belanja Tambahan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (ABT BA BUN) Tahun 2023, dengan menyiapkan
beberapa hal sebagai berikut :
a Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Teknis RDTR
dan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
b Penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk
penyusunan RDTR,
c. Penyediaan dana pendamping dalam rangka mendukung
pelaksanaan penyusunan dan penetapan RDTR,
d. Hal-hal lain yang mendukung terwujudnya Peraturan
Kepala Daerah (Perkada) RDTR yang berkualitas dan tepat
waktu,
2. Berkomitmen menyelesaikan RDTR hasil Bantuan Teknis
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui
Anggaran Belanja Tambahan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (ABT BA BUN) Tahun 2023 hingga terbit
Perkada dan terintegrasi dengan sistem OSS.
3. Tidak akan menuntut apabila di kemudian hari kegiatan
Bantuan Teknis hasil pembahasan Usulan ABT BA BUN Tahun
2023 antar kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional dan Kementerian Keuangan
ditangguhkan atau tidak disetujui
Kabupaten yang mendapat Bantuan Teknis Penyusunan RDTR di Sulawesi Tenggara terdiri 6 kabupaten yakni Kabupaten Buton, Bombana, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara dan Kolaka (***).