TERAWANGNEWS.com, BUTON – Pembangunan pelabuhan di Lasalimu Selatan (Lasel), Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) nampaknya masih menyisahkan persoalan. Pasalnya, BPK RI Perwakilan Sultra telah menemukan adanya kerugian negara dalam pembangunan tersebut.
Hal itu dibenarkan oleh mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Buton, La Rahadi. Menurutnya, terdapat sekira Rp800 juta lebih kerugian negara yang ditemukan BPK.
“Pengembalian, batasnya 2023 ini, jadi dua tahun diberikan waktu (pengembalian-red),” kata La Rahadi melalui telepon, Jum’at (25/8/2023) malam.
Waktu dua tahun yang diberikan untuk melakukan pengembalian kerugian negara tersebut lanjut La Rahadi, adalah kesepakan antara BPK dan Inspektorat.
“Itu sudah keputusan BPK dan Inspektorat,” ujarnya.
Lebih lanjut La Rahadi mengatakan, selain pihak rekanan dalam hal ini kontraktor pekerjaan pelabuhan tersebut yang melakukan pengembalian kerugian negara, konsultan ahli juga turut melakukan pengembalian atas temuan BPK tersebut.
“Kan pemeriksaan BPK itu telah menemukan kerugian negara sekitar 800 juta ditambah lagi dengan konsultan ahlinya juga mengembalikan, jadi semua hampir 900 juta, dan yang baru dikembalikan sekitar 100 lebih,” pungkasnya.
Terkait itu, mantan Kadishub Buton, Nasbah (sudah pensiun) saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengaku, dirinya sudah dimintai keterangan dari Kejari dan Polres Buton mengenai temuan kerugian negara tersebut.
“Iya, malah saya sudah dimintai keterangan dari Kejaksaan dan Kepolisian,” katanya, Sabtu (26/8/2023) sore.
“Jadi saya dimintai keterangan dari Kejaksaan itu sudah dekat saya mau pensiun dan Kepolisian itu pas habis lebaran ituhari saya sudah pensiun,” sambungnya.
Mengenai pengembalian kerugian negara tambah Nasbah mengatakan, sudah ada kesepakatan dengan Inspektorat. Ia pun menyarankan awak media ini untuk menanyakan langsung ke Inspektorat.
“Itu sudah ada kesepakatan dengan Inspektorat, bagusnya tanyakan saja ke sana (Inspektorat-red),” tutupnya.
Untuk diketahui, pekerjaan pelabuhan tersebut dilaksanakan pada tahun 2021 lalu dengan total anggaran Rp20 miliar lebih.
(al)