TERAWANGNEWS.com, BUTON – Dibawah kepemimpinan La Ode Mustari selaku Pj Bupati Buton, Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2024 diduga dipotong hingga Rp100 juta lebih setiap desa.
Terkait itu, Riswan dari Aliansi Pemersatu Pemuda Kabupaten Buton angkat bicara. Menurutnya, Pemda harusnya memberikan penjelasan mengenai hal tersebut, sehingga tidak menjadi konflik berkepanjangan di kalangan masyarakat.
“Pemerintah daerah pun tidak memberikan konfirmasi atau pemberitahuan seperti apa yang sedang terjadi sehingga anggaran yang seharusnya bisa dikelola oleh pemerintah desa baik itu pemberdayaan maupun kegiatan-kegiatan fisik, hari ini kesannya telah menjadi ranah konflik,” kata Ridwan kepada media ini, Rabu (17/4/2024) siang.
Mestinya lanjut Riswan, Pemda Buton menjelaskan atau menyampaikan secara terang benderang mengenai proses penyaluran maupun pencairan ADD, termasuk jika ada pergeseran ataupun pemotongan anggaran. Sebab, jika Pemda tidak menjelaskan hal itu akan terjadi isu liar di masyarakat.
“Harusnya dari pemerintah daerah menyampaikan dari proses penyaluran ataupun pencairan ADD ataupun DD, harusnya dijelaskan pos-pos anggarannya sekian, pemotongan sekian berdasarkan regulasi ini, adapun kalau ada pergeseran anggaran dan lain sebagainya itu harusnya dijelaskan. Namun, kemudian tidak ada penjelasan maka terjadilah komplain-komplain di belakang,” jelasnya.
“Maka pemerintah daerah tidak boleh menutup mata dengan persoalan ini sehingga citra Pemda Buton itu tetap terjaga,” pungkasnya.
Penulis: La Ode Ali