Lantang, Anggota DPRD Ini Sebut Kebijakan Pemda Buton Tak Pro Rakyat

TERAWANGNEWS.com, BUTON – Anggota DPRD Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Rudini Ncea dengan lantang menyebut kebijakan daerah dibawah kepemimpinan Alvin Akawijaya Putra dan Syarifuddin Saafa sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buton tidak pro kepada rakyat.

Hal itu dikatakan saat Rapat Banggar bersama Eksekutif di Kantor DPRD Buton dengan agenda penyampaian laporan dari Pemda mengenali realisasi anggaran semester pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya, Rabu (20/8/2025) sore.

‘Kita menginginkan ada perubahan khususnya disisi pertumbuhan ekonomi kita, disisi lain kebijakan itu dia tidak pro ke masyarakat kita. Jadi harus ada perubahan, perubahan apa ya itu tadi kebijakan yang pro masyarakat kita,” katanya dengan lantang.

Menurut Rudini Ncea, rendahnya realisasi anggaran dari belanja modal yang hanya berkisar diangka 10 persen pada semester pertama tahun 2025 ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Jadi apa yang kita lihat di belanja modal yang baru terealisasi sekitar 10 persen ini, yang kita lihat di lapangan yang diperdayakan itu rata-rata bukan putra-putra daerah kita,” ujarnya.

“Padahal kita tahu apa yang kita harapkan selama ini itu hanya transferan pusat yaitu porsi APBD sekitar 96 persen, mengenai DBH dan CSR yang kita harapkan itu, tapikan porsinya kecil, sasaran kita itu hanya apbd. Tapi disisi lain untuk menunjang pertumbuhan ekonomi kita tidak sejalan dengan apa yang menjadi visi misi (Bupati dan Wakil Bupati Buton – red) dan itu sudah ada contoh yang kita dapatkan di lapangan, bagaimana perputaran ekonomi kita dia membaik, bagaimana pertumbuhan ekonomi kita dia bisa bersaing dengan daerah-daerah lain, kondisi kebijakan kita lewat jalur APBD itu rata-rata yang dapatkan hasil itu orang luar” sambungnya.

Sehingga lanjut Ketua Partai Demokrat Buton itu, perputaran ekonomi masyarakat lambat karena putra daerah tidak diberdayakan.

“Ini kita tidak bicara mengada-ngada, ada contoh ada bukti yang kita lihat. Disisi lain
kita menginginkan belanja modal ini realisasinya bisa cepat agar terimplementasi dengan pertumbuhan ekonomi, tapi disisi lain kebijakan tidak seperti itu,” katanya lagi.

“Yang kita lihat selama ini sudah berjalan mau tujuh bulan harapan kita itu dari APBD , yang kita lihat selama ini yang berputar itu dari APBD tapi kalo APBD itu yang nikmati orang luar bagaimana mau baik pertumbuhan ekonomi kita,” sambungnya lagi.

Ia pun berharap, visi misi Bupati dan Wakil Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra dan Syarifuddin Saafa bisa berjalan, yang tentunya bisa berimplementasi terhadap kesejahteraan rakyat. Namun faktanya, kebijakan dan visi misi Pemda tidak sejalan.

“Kita juga harapkan agar visi misi itu berjalan demi kesejahteraan masyarakat, tapi yang kita lihat ini justru berlawanan visi misi dengan kebijakan, contohnya kita lihat beberapa DAK ini rata-rata yang dapatkan, yang kerja itu orang-orang luar bukan putra daerah,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, pihak Eksekutif dalam hal ini BKAD yang diwakili oleh Amal mengaku tidak tahu pasti mengenai masih rendahnya serapan anggaran pada belanja modal tersebut, karena itu merupakan tanggungjawab masing-masing OPD.

“Itu ada di masing-masing OPD, tapi kami juga selalu ingatkan agar realisasi anggaran itu secepatnya dilakukan,” kata Amal.

Untuk diketahui, Rapat Kerja Banggar bersama Eksekutif itu dipimpin langsung Ketua DPRD Buton, Mararusli Sihaji didampingi Wakil Ketua 2, La Madi dan yang mewakili Bupati Buton, Asisten 3, Muhidin. (Adm)