Jelang Pertemuan Pimpinan se-Kepton, Gubernur dan DPD RI di Baubau, HmI Baubau Nyatakan Sikap Kritis Singgung Para Kada Soal Janji, Termasuk Janji 6000 Lapangan Kerja di Buton

TERAWANGNEWS.com, BAUBAU – Jelang pertemuan antara pimpinan wilayah se-Kepulauan Buton (Kepton), Gubernur Sultra, dan DPD RI Komite I di Kota Baubau pada 17 November 2025 besok, Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Cabang Baubau beri pandangan kritis, termasuk singgung soal janji para kepala daerah, salah satunya janji 6000 lapangan kerja di Kabupaten Buton.

Hal itu diungkapkan Wasekbid Partisipasi Pembangunan Daerah HmI Cabang Baubau, La Ode Saliadin melalui siaran pers yang diterima media ini, Minggu (16/11/2025) sore.

Menurutnya, HmI selaku mintra kritis pemerintah akan selalu pengawasan secara ketat terhadap setiap janji dan komitmen yang dilontarkan para kepala daerah.

Berangkat dari situ, pertemuan yang akan diselenggarakan Senin besok di Baubau untuk membahas tentang pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ia kuatir tersebut hanya akan menjadi ajang seremonial tanpa menghasilkan dampak nyata bagi perbaikan kondisi pemerintahan terkhusus bagi pembangunan di wilayah Kepton.

“Kami kuatir pertemuan ini hanya akan menjadi ajang seremonial tanpa menghasilkan dampak nyata bagi perbaikan kondisi pemerintahan terkhusus bagi pembangunan wilayah Kepton. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa banyak janji manis yang diucapkan saat pertemuan, namun minim realisasi di lapangan,” tulis La Ode Saliadin.

Karena pada dasarnya lanjut La Ode Saliadin, ada beberapa pimpinan atau kepala daerah di wilayah Kepton yang diduga dilaporkan ke pihak Aparat Penegak Hukum atau APH terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mereka ambil antara lain:

1. Pemerintah Kota Baubau dalam hal ini Walikota Baubau diduga dilaporkan di Ombudsman terkait dugaan mal administrasi terhadap kenaikan PBB

2. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam hal ini Bupati Buton Tengah bersama Plh Sekda yang diduga dilaporkan di Kejaksaan Negeri Buton terkait dugaan skandal keuangan daerah

3. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam hal ini Bupati Buton Selatan yang diduga telah dilaporkan di KPK RI terkait dugaan keterlibatan dalam praktik pengaturan pemenang tender proyek

4. Pemerintah Kab Buton khususnya Bupati Buton yang dilaporkan di Polres Buton beberapa waktu yang lalu terkait dugaan kehilangan bupati dan janji-janji 6000 lapangan pekerjaan

Selain 4 kepala daerah itu tambah La Ode Saliadin, hal sama juga terjadi di Kabupaten Buton Utara terkait dengan dugaan adanya mark-up anggaran pembangunan asrama mahasiswa di Kota Kendari yang diduga dibangun di tanah sengketa oleh pemerintah Kabupaten Buton Utara.

“Dan rak luput juga dengan Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang dimana dalam hal ini Bupati Wakatobi menjanjikan disaat kampanye untuk memberikan bantuan 1 milliar per-desa namun diduga saat ini belum terealisasikan dengan baik dan dengan berbagai persoalan dinamika struktural yang baru-baru ini terjadi terkait dengan dugaan surat tugas yang diberikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi untuk menjadi Rektor disalah satu universitas di Kabupaten Wakatobi yang dimana dianggap cacat secara prosedural karena merangkap jabatan,” ungkapnya.

Belum lagi berbicara tentang pemekaran Provinsi Kepton kata La Ode Saliadin, panitia telah dibentuk namun sampai saat ini tidak ada kejelasan.

“Maka muncul dugaan bahwa jangan sampai ini hanya janji-janji politik daripada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk kemudian memanfaatkan hal ini untuk bisa mendapatkan suara yang tinggi disaat Pilkada kemarin di wilayah kepulauan, ini kan namanya dugaan manipulasi yang terstruktur hanya untuk kemudian mendapatkan keuntungan pribadi,” tegasnya.

“Kami kemudian bukan mau mencari-cari kesalahan pemerintah, karena pada dasarnya tidak ada yang berhasil 100% dalam memimpin suatu wilayah, namun kemudian kebijakan yang diambil itu harus pro terhadap rakyat dan janji-janji politik yang tidak rasional itu jangan diungkapkan atau diberikan kepada masyarakat karena masyarakat saat ini sudah jeli terkait persoalan yang begini, kami ini sebagai mitra berpikir dan mitra pengontrol pemerintah daerah bukan sebagai musuh pemerintah,” sambungnya.

Meski begitu, ia pun masih menunggu hasil dari pertemuan yang akan diselenggarakan besok di Kota Baubau, serta berharap ada kabar baik demi kemajuan pembangunan di wilayah Kepton kedepan. (Adm)