TERAWANGNEWS.com, Buton – Pj Bupati Buton, Drs. Basiran, M.Si didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si dan sejumlah Tim Pengendalian Inflansi Daerah (TPID) Kabupaten Buton mengikuti arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Rapat Koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI bersama Badan Pusat Statistik dan Badan Pangan Nasional secara virtual melalui zoom meeting di Anjungan VIP Kantor Bupati Anjungan, Takawa, Senin (30/1/2023).
Turut hadir Asisten Perekonomian & Pembangunan Sekda Kabupaten Buton, Murad, SP, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Buton, Syafarddin, SIP, MSi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton, La Lodi, SPt, MSi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buton, M Wahyuddin, ST, MT, Kepala Bappeda Kabupaten Buton, Ahmad Mulia, SPt, MSi, Kepala BPS Kabupaten Buton, Zablin, S.St., M.Si, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton, La Rahadi, SPd, MPd.
Rapat koordinasi dilaksanakan dalam rangka membahas langkah konkret pengendalian inflasi daerah tahun 2023. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia.
Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D dalam arahannya menyebutkan, dari sisi pertumbuhan ekonomi, saat ini di Indonesia angka pertumbuhan cukup bagus di atas 5 persen, atau berada pada angka 5,72 persen pada kuartal ketiga tahun 2022.
Mendagri menerangkan, selain pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik, angka inflasi di Indonesia juga relatif terjaga yakni berada pada angka 5,51 persen.
Oleh karena itu sebut Mendagri, ini adalah prestasi yang cukup bagus, sehingga masyarakat tidak banyak terdampak kenaikan harga barang dan jasa, serta masyarakat bisa beraktifitas karena COVID-19 terkendali dan ekonomi juga bisa tumbuh.
“Ini harus kita pertahankan di tengah-tengah situasi gejolak politik internasional dan ekonomi yang belum menentu di tahun 2023,” ucapnya.
Pada kesempatan ini, Mantan Kapolri ini mengingatkan 6 langkah kongrit pemerintah daerah dalam menangani inflasi daerah, yakni melaksanakan pasar murah, sidak pasar dan daerah dalam menangani inflasi distributor, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi, gerakan menanam,merealisasikan BTT, dan dukungan
transportasi dari APBD.
“Operasi pasar harus berfokus pada produk yang memang naik harganya,” Ucapnya (***).