TERAWANGNEWS.com, Buton – Para Kepala Desa (Kades) harus memiliki inovasi untuk mengembangkan potensi yang ada di desanya. Pengembangan potensi desa harus sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing.
Hal itu disampaikan Pj Bupati Buton, Drs. Basiran, M.Si di hadapan para Kepala Desa se-Kabupaten Buton pada Rapat Koordinasi (Rakor) DPC Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa se-Indonesia Kabupaten Buton di Aula Kantor Bupati Buton, Takawa, Pasarwajo, Rabu (1/2/2023).
Dikatakannya, sejak November 2022 lalu ia telah memerintahkan Kadis PMD Buton untuk segera menylesaikan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan ABPDesa TA 2023 tetapi sampai saat ini belum juga selesai.
Sehingga pada kesempatan rakor tersebut, Basiran langsung memerintahkan Kadis PMD agar minggu ini sudah bisa dituntaskan dan segera disampaikan kepada masing-masing desa agar menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa, supaya tidak ada keterlambatan dalam proses belanja desa dan terjadinya sinergitas dan konektifitas program dan kegiatan antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat.
“Sehingga dana yang ditransfer dari pusat bisa langsung dimanfaatkan dan tidak ada lagi keterlambatan. Dengan jumlah anggaran dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar kurang lebih 103 miliar se-Kabupaten Buton dapat dimaksimalkan. Saya yakin dan percaya 5 tahun kedepan Kabupaten Buton bisa lebih maju dari sekarang,” ujar Basiran.
“Melalui rapat koordinasi ini dan ikut serta aktif dalam organisasi pemerintah desa sebagai forum silaturahim antara semua kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa supaya saling menukar informasi ada sesuatu yang tidak di pahami didiskusikan mencari jalan keluarnya,” sambungnya.
Mantan Sekwan Bombana itu mengharapkan agar semua kepala desa ikut serta ikut serta melaksanakan instruksi Presiden terkait permasalahan bangsa yang saat ini menjadi fokus penyelesaian oleh semua tingkatan pemerintahan yang pertama yaitu tentang inflasi.
“Perlu saya sampaikan kepada kita semuanya, permasalahan bangsa dan negara hari ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang pertama tentu terkait inflasi, hampir setiap minggu kita rakor bersama Mendagri untuk mengevaluasi inflasi di seluruh daerah,” bebernya.
Terkait stunting, kata Basiran angka stunting di Buton masih tinggi. Olehnya perlu melakukan intervensi melalui dinas terkait dengan melakukan aksi langsung.
“Semalam saya membuat rencana aksi bukan lagi aplikasi untuk percepatan penurunan jumlah Anak Stuting di wilayah Kab Buton, dan sudah perintahkan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB untuk membuat instruksi bupati tentang kewajiban bagi para pejabat lingkup Pemda Kabupaten Buton mulai dari diri saya sendiri selaku Penjabat Bupati sampai Kepala Desa dan Lurah termasuk Kepala SD dan SMP serta Ka Puskesmas untuk menjadi orang tua asuh anak stunting melalui kegiatan sedekah jumat dengan memberikan bantuan protein hewani kepada anak stunting di wilayah Kabupaten Buton, kemudian nanti kita evaluasi bagaimana dampaknya,” ungkap Basiran.
Selain itu, Basiran juga berharap agar para kepala desa bisa selalu menjaga stabilitas kemanan dan politik di daerah khususnya di wilayah desa masing-masing dengan cara mencegah tersebarnya informasi yang tidak benar atau hoax.
“Menjaga stabilitas keamanan dan politik yang berasal dari instruksi presiden agar sampai ke tingkat desa, dengan mencegah tersebarnya informasi bohong,” harap Basiran (***).