Polemik Hilirisasi Aspal Buton Dipusatkan di Karawang, Wakil Bupati Buton Angkat Bicara

TERAWANGNEWS.com, BUTON – Wacana hilirisasi Aspal Buton yang wacananya dipusatkan di Karawang, Jawa Barat menuai protes dan penolakan dari masyarakat Buton dan Sulawesi Tenggara pada umumnya.

Menanggapi polemik tersebut, Wakil Bupati Buton, Syarifuddin Saafa angkat bicara. Menurutnya, kebijakan hilirisasi itu bukan kebijakan pemerintah daerah melainkqn kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto.

“Kebijakan hilirisasi yang sekarang ini adalah merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini bukan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, Busel atau Butur ataupun Provinsi Sultra,” kata Syarifuddin dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Rabu (6/5/2026) siang.

Terkait itu, sampai saat ini lanjut Syarifuddin, khususnya Pemda Buton belum mendapatkan penjelasan resmi dari Pemerintah Pusat atas kebijakan hirilisasi Aspal Buton tersebut.

“Sampai saat ini kita belum mendapatkan penjelasan resmi terkait kebijakan tersebut terutama terkait informasi dipusatkannya di Karawang Jawa Barat,” ujarnya.

“Sampai saat ini pemerintah pusat belum memberikan klarifikasi ke publik dan karenanya respon terhadapnya juga menunggu sikap resmi pemerintah pusat,” sambungnya.

Aspal Buton kata Syarifuddin, tidak hanya ada di wilayah Kabupaten Buton, tapi juga terdapat di Kabupaten Buton Selatan dan Buton Utara. Dan sejauh yang ia ketahui, Pemerintah Pusat tidak melibatkan Pemerintah Daerah dalam penetapan fokus tersebut.

“Aspal Buton itu bukan hanya di Kabupaten Buton. Aspal Buton ada di Buton Selatan dan Buton Utara. Jangan dipersepsikan hanya di Kabupaten Buton saja,” sebutnya.

“Sejauh pemahaman saya, memang pemerintah pusat tidak melibatkan Pemda dalam penetapan lokus tersebut,” tambahnya.

Menurut Politisi PKS ini, jika bicara soal hilirisasi harusnya ditempatkan di Buton. Sebab, berkaitan dengan banyak hal, mulai dari rekruitmen tenaga kerja, pemanfaatan efek domino dan lain sebagainya yang tentu akan berimbas terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau bicara hilirisasi harusnya di Buton.  Sebab ini berkaitan dengan banyak hal. Baik terkait rekruitmen tenaga kerja, pemanfaatan efek dominonya, dan lain sebagainya,” ungkapnya.

“Kalau tidak memberikan dampak kesejahteraan masyarakat maka untuk apa pemanfaatan sumber daya tersebut,” tegas Syarifuddin.

Dikatakan, karena Pemerintah Pusat belum memberikan penjelasan resmi, maka Pemda harus proaktif menyakan hal tersebut, sekaligus mencari tahu apa masalahnya dan apa langkah tepat yang akan dilakukan Pemda.

“Sumber daya alam yang diberikan Tuhan itu termasuk Aspal dan lain sebagainya dimaksudkan untuk kita olah dan manfaatkan demi kesejahteraan rakyat.  Tentu tanpa meninggalkan kerusakan lingkungan dan ekosistem. Tetapi harus dengan tata kelola yang baik,” tuturnya.

Sayangnya, Syarifuddin belum bisa menentukan langkah konkrit apa yang akan diambil mengenai hal tersebut. Ia pun memilih menunggu penjelasan dari Pemerintah Pusat, dan meminta awak media ini untuk bertanya langsung kepada Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra terkait bagaimana sikap Pemda atas polemik yang terjadi.

“Bagusnya tanya ke Bupati. Sebaiknya kita tunggu saja dulu penjelasan dari Pemerintah Pusat agar sikap kita jelas dan terang. Jangan berandai-ndai dan beropini yang justru tidak produktif,” ujarnya.

Untuk itu tambah Syafaruddin, agenda kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Buton Utara pada 9 Mei 2026 mendatang, akan dimanfaatkan untuk bertanya ke Presiden mengenai kebijakan hilirisasi Aspal Buton tersebut.

“Tanggal 9 Mei ini rencananya Presiden RI akan ke Buton Utara meresmikan RS dimana Butur menjadi salah satu penerima program peningkatan RS. Di situ bisa dijadikan momen untuk nanya ke Presiden. Sebab, hilirisasi ini program beliau yang menjadi salah satu program strategis nasional,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, terawangnews.com masih berupaya mendapatkan konfirmasi dari BupatiButon, Alvin Akawijaya Putra. (Adm)