Pembuatan MCK di Buton Disoal, Pihak PUPR Diduga ‘Sunat’ Anggaran, Kabid Cipta Karya Bilang Begini

TERAWANGNEWS.com, BUTON – Pembuatan mandi cuci kakus (MCK) di sejumlah desa di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dipersoalkan atau dikeluhkan beberapa warga.

Seperti sejumlah warga di Desa Matawia, Kecamatan Wolowa. Mereka mengeluhkan soal lambatnya pekerjaan pembuatan MCK tersebut.

“Bertahap katanya, tidak langsung satu kali. Kalo ada kita punya uang kita bikin sendiri. Tapi bagaimana kita mau bikin bahannya saja tidak ada,” kata sejumlah warga saat ditemui awak media ini di Desa Matawia, Minggu (10/9/2023) sore.

Material pasir saja kata mereka, kadang satu ret itu diberikan untuk 4 sampai 9 kepala keluarga (KK) atau setiap penerima manfaat/per MCK. Begitu juga dengan semen, jumlah sak yang dibeirkan per MCK itu berbeda-beda.

“Pasir saja satu ret itu kadang 4 orang dan kadang 9 orang. Sama juga dengan semen, kadang satu sak itu tiga orang, mana cukup,” ujar warga.

Bahan material yang diberikan pun lanjut warga, tidak merata dari 75 MCK yang dibuat di Desa Matawia.

“Ada yang sudah ambil ada yang belum, katanya sudah habis, jadi kita ini ada yang sudah bikin tapi baru sebata gali lobang dan fondasi, ada juga yang belum karena tidak ada bahan. Kalo kita tanya katanya habis bahan,” ungkap mereka.

“Jadi bahan yang sudah diambil dan kita bikin itu seperti semen, pasir, pipa, dan klosetnya, tapi tidak semua, ada juga yang belum dapat,” sambungnya.

Tak hanya itu, mereka juga merasa heran dari total anggaran Rp10 juta per MCK, hanya sisa Rp7 juta. Mereka pun menanyakan hal itu ke pihak Dinas PUPR Kabupaten Buton.

“Kita dengar memang 10 juta, bahasanya dari PU itu tidak datang cuma-cuma makanya sudah disunat, makanya tinggal 8 juta, belum lagi PPH katanya jadi dari 10 juta itu tinggal sekitar 7 juta, itu yang kita herankan,” sebut warga.

“Kalo HOK nya itu katanya 800 ribu, kita kerja sendiri mulai dari gali lobang sampe selesai satu MCK itu, karena kalo mau gaji tukang mana ada yang mau hanya dengan 800 ribu. Memang kita tahu ini harus ada juga swadaya dari kita masyarakat, tapi kalopun swadaya jangan juga beda-beda kita dikasih bahannya,” kata warga lagi.

Selain di Desa Matawia, pembuatan MCK itu pun dipertanyakan sejumlah warga di Desa Ambuau Togo, Kecamatan Lasalimu Selatan. Pasalnya, dari 75 MCK yang akan dibuat di Desa Ambuau Togo, dua unit justru dibuat di lahan kosong atau di kebun warga.

“Kita bingung juga, masa ada MCK yang dibuat di kebun,” kata beberapa warga yang tidak mau dituliskan namanya kepada media ini, Sabtu (9/9/2023) siang.

Warga lainnya juga mengungkapkan bahwa, semua material bahan pembuatan MCK itu ditangani langsung oleh pihak PUPR setempat.

“Mereka semua (PUPR-red) yang belanja, ketua itu hanya koordinir saja, dia mau tau dari mana, mereka itu hanya terima bahan, kerjakan,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pembuatan MCK Desa Ambuau Togo, Martini mengatakan, dua unit MCK yang dibangun di lahan kosong tersebut sudah seizin dari pihak Dinas PUPR Kabupaten Buton.

“Itu sebenarnya bukan kebun, itu mau dibangunkan rumahnya, kemarin di rapat sebelum pelaksanaan ini pihak PU mengizinkan membangun itu yang penting satu, tanahnya bukan sengketa, kedua dia memang KK sudah menikah. Jadi diperbolehkan membangun, kan akan membangung rumah di situ,” kata Martini saat ditemui di rumahnya, Sabtu (9/9/2023) siang.

“Tapi namanya isu-isu di kampung, masyarakat tidak tau itu, tidak mungkin juga saya melaksanakan tanpa seizin dari PU,” sambungnya.

Untuk itu, demi menghindari isu agar tidak semakin meluas lanjut Martini, dua unit MCK yang baru sebatas pemasangan kloset dan galian lubang tersebut, maka pekerjaan kedua MCK itu tidak dilanjutkan.

“Jadi daripada banyak isu-isu yang tidak jelas, sekarang yang dua itu dipending, dibuatkan berita acara, dihilangkan begitu dibatalkan, dengan catatan yang punya lahan kan keberatan daripada dibuka mereka dia bayar ganti rugi harga kloseknya saja,” jelasnya.

“Jadi sisa 73, tadinya itu mau digantikan ke tempat lain juga tapi sama saja mau gantikan kesiapa semua sudah, kalopun mau digantikan seperti KK yang belum punya rumah, ada tapikan tidak mungkin seperti itulagi,” katanya lagi.

Martini juga mengatakan, dari seluruh MCK yang akan dibuat, belum ada satupun yang telah selesai dikerjakan, karena dikerjakan secara bertahap. Dan mengenai kapan  pencairan tahap kedua pekerjaan tersebut, ia belum tahu pasti.

“Jadi begini, inikan bertahap toh, jadi tahap kedua itu belum cair, jadi mgkin itu keterlambatannya. Wallauhalam juga kalo itu, sudah sampaikan juga tapi katanya (Dinas PU-red) aplikasinya belum terbuka,” ungkapnya.

“Sebenarnya bahannya itu sudah menyebar semua, tapikan ada beberapa orang ini mereka mau gali sendiri supaya mereka juga dapat disitu, ada biaya penggalian, biaya penggalian itu kalo dari dinas itu 60 ribu per lubang,” sambung Martini yang juga merupakan Sekdes Ambuau Togo itu.

Sayangnya, saat ditanya berapa anggaran per unit atau total anggaran keseluruhan pembuatan MCK yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 itu, Martini tak tahu menahu, karena mengenai jumlah anggaran tersebut belum dirapatkan.

“Saya tidak tau juga. Belum, belum soalnya belum rapat soal itu,” katanya.

Kemudian saat ditanya kembali dimana ia membeli material bahan pembuatan MCK tersebut? jawaban Martini terkesan tidak konsisten.

“Kita pesan, saya, mereka (Dinas PU-red) beri jalan, karenakan di Baubau itu tidak ada, otomatis kita pesannya dari luar kota, semua kita pesan di toko yang di Baubau itu,” pungkasnya.

Terkait itu, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Buton, Asrul tak mau berkomentar banyak, ia malah menyarankan awak media ini agar menanyakan langsung ke Kepala Dinasnya, Wahyuddin.

“Baiknya mungkin langsung sama Pak Kadis saja mungkin, sayakan cuman mengawasi saja barang itu, supaya informasinya tidak saya salah,” katanya melalui telepon WhatasApp, Minggu (10/9/2023) malam.

“Ato bagaimana, baiknya mungkin sama Pak Kadis, nanti dank ketemu di kantor bang, tapi besok itu saya ada kegiatan di aula, nanti kita cerita, sebenarnya yang jawab pasti ini pimpinan,” sambungnya.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media ini belum mendapatkan konfirmasi dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buton, Wahyuddin. Berulang kali dihubungi melalui telepon, tapi tidak diangkat, begitu juga saat dichat di WhatasApp, belum ada balasan.

(al)