Pj Bupati Buton Ikut Rakornas Pengendalian Inflasi

TERAWANGNEWS.com, BUTON – Pj Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, M.Si mengikuti Rakor Inflasi secara virtual di Ruang VIP Kantor Bupati Buton, pada Senin (23/10/2023). Rakor dipimpin Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri RI Komjen Pol Tomsi Tohir.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si., mewakili Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Putri Dewinta Yusuf, S.H., Perwakilan BPS Buton, dan para kepala OPD terkait.

Dalam arahannya Irjen Kemendagri mengatakan 10 Provinsi yang mengalami inflasi tertinggi yakni Bangka Belitung (3,55%), Sulawesi Tenggara (3,46%), Maluku Utara (3,34 %), DI Yogyakarta (3,30%), Maluku (3,1%), Kalimantan Timur (3,07%), Jawa Timur (3,01%), Kalimantan Selatan (2,72%), Papua Barat (2,69%), dan Jawa Tengah (2,49%).

“Sedangkan 10 Provinsi yang mengalami inflasi terendah, yakni Gorontalo (1,16%), Sulawesi Utara (1,16%), Sulawesi Barat (1,19%), Papua (1,28%), Jambi (1,70%), Aceh (1,83%), Kalimantan Tengah (1,88%) DKI Jakarta (1,89%), Sumatera Barat (1,94%), Riau (1,96%), dan Banten (2,04%),” ucapnya.

Ia menambahkan, ada 65 Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan laporan harian sepanjang Minggu Ketiga Oktober 2023.

“Kita harus mengantisipasi ke depan berkaitan dengan adanya kampanye, yang biasanya kebutuhan sembako meningkat. Oleh sebab itu, segera lakukan upaya-upaya persiapan, masih ada waktu,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik, Pudji Ismartini menyampaikan dalam paparannya, secara nasional jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) cenderung stabil dari minggu sebelumnya. “Sebagian besar kenaikan IPH di Minggu Ketika Oktober 2023 terjadi di wilayah Jawa, sedangkan penurunan IPH terjadi di wilayah Sumatera,” ungkapnya.

Ia menyebut, dari 73% kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Sumatera yang mengalami kenaikan IPH dan kenaikan harga tertinggi terjadi di Bolaang Mongondow dengan nilai IPH 6,19%. “Dari 283 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras, 141 kabupateb/kota mengalami kenaikan harga beras cukup signifikan,” imbuhnya.