Polemik Hilirisasi Aspal Buton, Basiran Kembali Bersuara Sarankan Hal Ini ke Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra

TERAWANGNEWS.com, BUTON – Polemik hilirisasi aspal Buton yang wacananya akan dilakukan di Karawang, Jawa Barat masih terus bergulir di tengah-tengah masyarakat, khususnya Kabupaten Buton dan Sulawesi Tenggara umumnya.

Menyikapi polemik tersebut, mantan Pj Bupati Buton, Drs. Basiran, M.Si kembali bersuara. Namun, kali ini bukan ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto melainkan difokuskan pada Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra.

Menurut Basiran, Pemerintah Kabupaten Buton seharusnya lebih agresif melobi Pemerintah Pusat agar Program Strategi Nasional (PSN) hilirisasi Aspal Buton masuk dalam prioritas investasi strategis melalui Danantara Indonesia.

“Pemerintah Kabupaten Buton seharusnya lebih agresif melobi Pemerintah Pusat agar program PSN Hilirisasi Aspal Buton masuk dalam prioritas investasi strategis melalui Danantara Indonesia, terutama setelah adanya sinyal dukungan pembiayaan sekitar Rp1,49 triliun untuk pengembangan ekosistem dan fasilitasi produksi Aspal Buton,” tulis Basiran di salah satu WA Group, Minggu (17/5/2026) dini hari sekira pukul 00.58 WITA.

Lanjut Basiran, jika peluang ini tidak dikawal serius, maka sangat mungkin industri pengolahan justru dibangun di luar Buton, yang pada akhirnya Buton hanya menjadi daerah tambang bahan mentah,  sedangkan nilai tambah, tenaga kerja, dan efek ekonomi berpindah ke daerah lain.

“Padahal logika hilirisasi nasional seharusnya karena tambangnya berada di Buton, maka industri pengolahan utama tentu harus berada di Buton, sehingga pelabuhan logistik dan kawasan industri tumbuh di Buton, pada akhirnya  masyarakat Buton menjadi bagian dari rantai ekonomi dan kepemilikan usaha,” jelasnya.

Oleh karena itu, agenda utama Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra mestinya fokus pada beberapa hal antara lain:

1. Percepatan sinkronisasi RTRW dan RDTR kawasan industri Asbuton

2. Kepastian lokasi kawasan industri hilirisasi

3. Mendesak Pemerintah Pusat untuk penyelesaian persoalan IUP, kawasan hutan, dan IPPKH

4. Mendesak Pemerintah Pusat dalam penyediaan pelabuhan industri dan energi

5. Karena PSN telah di Groundbreaking pada tanggal 29 April 2026, maka perlu ketegasan skema kemitraan antara BUMN, investor, dan masyarakat lokal

6. Memastikan PSN Aspal Buton benar-benar menjadi proyek industrialisasi daerah, bukan sekadar eksploitasi sumber daya.

Selain itu tambah Basiran, Bupati Buton juga perlu membangun konsolidasi politik bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, DPR RI asal Sultra, DPD RI, KADIN, serta tokoh-tokoh Buton di Jakarta agar perjuangan Aspal Buton menjadi agenda bersama, bukan perjuangan sektoral.

“Apabila momentum ini berhasil dimanfaatkan, maka hilirisasi Aspal Buton bisa menjadi titik kebangkitan ekonomi Pulau Buton, sehingga pada akhirnya membuka ribuan lapangan kerja sehingga janji kampanye 6.000 lapangan pekerjaan dapat tercapai, meningkatkan PAD, mendorong tumbuhnya kawasan industri, memperkuat konektivitas pelabuhan, sekaligus menjadikan Buton sebagai pusat industri aspal nasional,” ungkapnya.

“Sebaliknya, bila gagal dikawal, maka sejarah lama akan terulang, sumber daya diambil dari Buton, tetapi nilai tambahnya dinikmati daerah lain,” pungkasnya. (Adm)