TERAWANGNEWS.COM, DEPOK – Dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Depok mencuat ke permukaan. Salah seorang personelnya, Sandi mengungkap dugaan korupsi tersebut saat melakukan aksi protes di Balai Kota Depok beberapa waktu lalu.
Sandi meminta dugaan korupsi di lingkungan Dinas Damkar Depok diusut tuntas. Ia mengaku mendapat ancaman usai menyerukan dugaan korupsi tersebut.
“Karena saya bongkar jadi imbas ke anggota yang lain, sudah ada pengancaman ke anggota lain,” kata Sandi, Selasa (13/4/2021) seperti dilansir dari CNNIndonesia.com.
Namun, Sandi tak menjelaskan lebih rinci dugaan korupsi di Dinas Damkar Depok. Ia mengaku sudah menyerahkan temuan dugaan korupsi tersebut kepada kuasa hukumnya.
Dari informasi yang dihimpun dugaan korupsi di Dinas Damkar Kota Depok salah satunya terkait pengadaan sepatu tahun 2018. Pengadaan sepatu tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi.
Selain itu sejak 2019, para personel juga tak lagi mendapatkan baju pemadam kebakaran. Padahal, setiap tahun selalu dianggarkan untuk pengadaan baju pemadam kebakaran.
Tak hanya itu, para personel damkar juga mengalami pemotongan insentif mitigasi dan penyemprotan disinfektan. Setiap personel hanya mendapatkan insentif sebesar Rp850 ribu dari yang seharusnya Rp1,7 juta.
Polisi Turun Tangan
Dihubungi terpisah, Kasubbag Humas Polres Metro Depok, AKP Ely mengatakan pihaknya telah melakukan klarifikasi kepada Kepala Dinas Damkar Depok, Gandara terkait dugaan korupsi tersebut. Gandara telah memenuhi panggilan klarifikasi itu pada Senin (12/4) kemarin.
“Ya diundang untuk klarifikasi itu aja,” kata Ely.
Namun, Ely belum mau menjelaskan lebih jauh ihwal dugaan korupsi di Dinas Damkar Depok. Ia mengaku pihaknya masih mendalami dugaan korupsi tersebut.
“Kita belum bisa memberikan materi kepada rekan-rekan jurnalis karena memang belum ada apa-apanya baru diundang saja,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo meminta Dinas Damkar Depok memberi klarifikasi terkait dugaan korupsi. Hendrik tak ingin dugaan korupsi ini menjadi isu liar tanpa ada klarifikasi pihak terkait.
“Pihak damkar harus bisa memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait berita itu,” kata Hendrik.
Hendrik pun berharap Kejaksaan Negeri Kota Depok maupun penegak hukum lain turun tangan mendalami dugaan korupsi tersebut.
“Kami tentunya selalu mendorong untuk terciptanya kondisi yang bebas korupsi. Maka pihak-pihak terkait harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik,” ujarnya.
Kepala Dinas Damkar Depok, Gandara membantah informasi dugaan korupsi yang disampaikan anak buahnya tersebut. Menurutnya, pengadaan perlengkapan sudah sesuai aturan.
“Tidak benar apa yang disampaikan. Perlengkapan sesuai dengan aturan,” katanya.
Artikel ini telah tayang di CNNIndonesia.com dengan judul “Dugaan Korupsi Dinas Damkar Depok, Polisi Klarifikasi Kadis,”.
(al)