Seleksi PPPK di Buton Terkendala, Mantan Ketua DPRD Buton: Akibat Kecerobohan dan ‘Kedunguan’ Kepala BKPSDM

TERAWANGNEWS.com, BUTON – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Buton mengalami kendala atau keterlambatan karena persoalan anggaran membuat mantan Ketua DPRD Buton, Hariasi Salad angkat bicara.

Menurut Hariasi, keterlambatan seleksi PPPK tersebut akibat ketidaktahuan dan kedunguan Kepala BKPSDM Kabupaten Buton, Taufik Tombuli.

“Persoalan tentang seleksi PPPK di Buton yang terkendala karena persoalan anggaran, ini menunjukan ketidaktahuan dan kedunguan dari Kepala BKPSDM Buton Taufik Tombuli yang mana hanya karena tidak di anggarkan di tahun 2024 ini ,maka dia malah melakukan kecerobohan dengan bersurat ke Menpan RB untuk meminta pengunduran waktu,” tuding Hariasi Salad melalui rilis yang diterima media ini, Kamis (10/10/2024) siang sekira pukul 12.04 WITA.

Setelah muncul aksi protes dari para honorer PPPK, baru kemudian Taufik Tombuli bersurat kembali untuk membatalkan surat pertama. Sehingga, ia menilai Taufik Tombuli tidak berkompeten menjadi Kepala BKPSDM Buton, karena dianggap hanya bisa bekerja saat mendapat tekanan, bukan inisiatif sendiri.

“Inilah contoh kalau kepala dinas di angkat hanya karena kedekatan dengan penguasa, bukan dilihat dari kemapuannya,” ujar Hariasi.

Sebenanrnya lanjut Hariasi, persoalan serupa pernah terjadi di tahun 2021 atau 2022, saat itu Kepala BKPSDM Buton masih dijabat oleh Awaludin. Bagusnya, Awaludin sebelum mengambil sebuah tindakan, Awaludin lebih dahulu berkonsultasi dan meminta petunjuk dari DPRD guna mencari solusi.

“Dan kami di saat itu menyampaikan ke Kepala BKPSDM Pak Awaludin untuk tetap melaksanakan seleksi PPPK walaupun tidak ada anggarannya, dan nanti di pembahasan perubahan anggaran akan menjadi skala prioritas untuk dianggarkan,” ungkapnya.

“Dan alhamdulillah di saat itu seleksi PPPK tetap berjalan karena ini menyangkut nasib ribuan orang, dan alhamdulillah banyak yang lolos,” sambung Hariasi.

Seharusnya tambah Hariasi, Taufik Tombuli bisa mencontoh dari kadis sebelumnya untuk berkonsultasi atau meminta petunjuk dari pimpinannya dalam hal ini Pj Bupati Buton, La Haruna maupun pihak DPRD untuk mencari jalan keluar, bukan malah berdiam diri.

“Seharusnya Kepala BKPSDM juha di bawah kepemimpinan Taufik Tombuli banyak konsultasi dan meminta petunjuk kepada pimpinannya dalam hal ini Pj Bupati maupun DPRD untuk mencarikan solusi nya, bukan malah mendiamkan dan membiarkan persoalan ini,” sarannya.

Untuk itu, Hariasi menegaskan, jika seleksi PPPK tahun 2024 ini tidak dilaksanakan akibat kecerobohan Taufik Tombuli, maka ia meminta Taufik Tombuli mengundurkan diri dari jabatannya. Dia juga meminta Pj Bupati Buton untuk segera mencopot Taufik Tombuli dari jabatannya.

“Dan kalau sampai persoalan seleksi PPPK tahun ini tidak bisa dilaksanakan, maka kita meminta supaya Taufik Tombuli mengundurkan diri dari Kepala BKPSDM Kabupaten Buton dan mendesak Pj Bupati Buton agar segera mencopot Taufik tombuli sebagai Kepala BKPSDM Buton karena sudah dianggap lalai dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala BKPSDM Buton,” pintanya.

Sebelumnya diberitakan di narasitime.com, Kepala BKPSDM Buton, Taufik Tombuli mengatakan, bahwa pihaknya saat ini masih menunggu surat balasan dari Kemen-PAN RB terkait dengan rekruitmen PPPK.

Taufik Tombuli juga menyampaikan, surat yang dilayakankan Pemkab Buton untuk kembali membuka seleksi PPPK tersebut kini sudah diterima dan diproses oleh Kemen-PAN RB.

Diketahui, sebelumnya Pemkab Buton menunda rekruitmen PPPK di Buton sampai dengan tahun 2025 karena keterbatasan anggaran. Namun, karena terjadi riak sehingga rekruitmen PPPK tersebut dibuka kembali. (Adm)