Di Balik Janji Pembangunan, Desa Pongkowulu Buton Utara Masih ‘Tenggelam dalam Lumpur’

TERAWANGNEWS.com, BUTON UTARA – Sudah hampir 36 tahun masyarakat Desa Pongkowulu, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, hidup berdampingan dengan jalan rusak.

Tiga dekade lebih masyarakat dipaksa menerima kenyataan bahwa akses yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara justru berubah menjadi simbol kelalaian pemerintah. Lubang-lubang di sepanjang jalan itu hari ini bukan lagi sekadar kerusakan infrastruktur, melainkan monumen bisu atas gagalnya keberpihakan pembangunan kepada rakyat kecil.

Ironisnya, pemerintah kerap berbicara tentang kemajuan daerah, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, bahkan transformasi desa. Namun pertanyaannya sederhana: pembangunan yang mana? Sebab di Desa Pongkowulu, masyarakat masih berkutat dengan debu di musim kemarau dan lumpur di musim penghujan. Anak-anak sekolah tetap melewati jalan rusak demi mendapatkan pendidikan yang layak. Petani kesulitan mengangkut hasil kebunnya akibat akses yang memprihatinkan. Warga yang sakit pun harus bertaruh keselamatan di jalan yang nyaris tak layak disebut sebagai fasilitas publik.

Dalam perspektif akademik, infrastruktur jalan merupakan indikator paling dasar hadirnya negara di tengah masyarakat. Teori pembangunan modern menempatkan aksesibilitas sebagai faktor utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketika jalan dibiarkan rusak selama puluhan tahun, maka sesungguhnya pemerintah sedang mempertontonkan kegagalan dalam menjalankan fungsi distribusi pembangunan yang berkeadilan.

Yang lebih menyakitkan, kondisi ini tidak terjadi selama satu atau dua periode pemerintahan saja, melainkan lintas generasi. Artinya, terdapat pola pembiaran yang terus berlangsung terhadap penderitaan masyarakat desa. Pemerintah seolah hanya hadir saat musim kampanye dan menghilang setelah kekuasaan didapatkan. Aspirasi masyarakat terdengar hanya ketika dibutuhkan sebagai suara politik, tetapi setelah itu kembali tenggelam bersama lumpur jalan Pongkowulu.

Saya pribadi sangat kecewa melihat kondisi ini terus dibiarkan tanpa perhatian serius dari pemerintah. Selama hampir 36 tahun masyarakat hanya diberikan harapan tanpa kepastian. Kami lelah mendengar janji pembangunan sementara kondisi jalan semakin rusak dari tahun ke tahun. Ini bukan lagi sekadar persoalan lambatnya pembangunan, tetapi soal ada atau tidaknya kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya sendiri.

Secara akademik, ketimpangan pembangunan seperti ini akan melahirkan marginalisasi wilayah desa. Desa yang minim akses infrastruktur akan terus tertinggal secara ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konsep social justice development, negara seharusnya memprioritaskan wilayah yang paling membutuhkan, bukan justru membiarkan desa-desa tertentu tertinggal puluhan tahun tanpa solusi konkret.

Pemerintah sering menjadikan alasan keterbatasan anggaran sebagai dalih klasik. Padahal yang dipertanyakan masyarakat bukan semata-mata soal anggaran, melainkan soal keberpihakan. Publik tentu mampu melihat bahwa pembangunan dapat berjalan cepat ketika berkaitan dengan kepentingan elite, proyek strategis, atau wilayah yang dianggap menguntungkan secara politik. Namun ketika menyangkut desa kecil seperti Pongkowulu, masyarakat hanya diminta bersabar tanpa batas waktu.

Jika kondisi jalan ini terus dibiarkan, maka pemerintah tidak hanya gagal membangun infrastruktur, tetapi juga gagal menjaga kepercayaan rakyat. Sebab rakyat yang terus-menerus diabaikan pada akhirnya akan sampai pada kesimpulan paling menyakitkan: bahwa negara memang tidak pernah benar-benar hadir untuk mereka.

Hari ini masyarakat Desa Pongkowulu tidak meminta kemewahan. Mereka hanya ingin merasakan sesuatu yang sangat sederhana tetapi terlalu lama dirampas: jalan yang layak, perhatian yang nyata, dan pemerintah yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar pandai membuat slogan pembangunan. (Adm)

Oleh: Muhammad Arzal Muiz, S.T