Masih Soal Polemik Hilirisasi Aspal Buton, Basiran Sentil Pemerintah Pusat: Apa Bedanya Merauke dan Buton?

TERAWANGNEWS.com, BUTON – Mantan Pj Bupati Buton, Drs. Basiran, M.Si kembali membuka suara soal polemik hilirisasi Aspal Buton yang diwacanakan dilakukan di Karawang, Jawa Barat.

Namun, kali ini Basiran tidak hanya berharap agar hilirisasi Aspal Buton bisa dilakukan di Buton, tapi juga menyandingkan Merauke dan Buton dari sisi kesiapan.

Terkait itu, Basiran mengatakan, pemerintah saat ini sangat serius membangun industri bioetanol di Merauke sebagai bagian dari agenda ketahanan energi dan hilirisasi nasional. Proyek tersebut bahkan ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dan menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Di sisi lain, Pulau Buton memiliki sumber daya aspal alam terbesar di Indonesia, bahkan unik di dunia. Secara logika pembangunan nasional, Aspal Buton juga semestinya diperlakukan sebagaimana proyek strategis nasional seperti di Marauke yang benar-benar diprioritaskan negara, bukan hanya menjadi komoditas pelengkap,” tulis Basiran di salah satu WA Group, Jumat (22/5/2026).

Lanjut Basiran, yang sering menjadi pertanyaan publik yaitu Pertama, mengapa Indonesia masih impor aspal minyak dalam jumlah besar, padahal memiliki Aspal Buton?, mengapa hilirisasi Aspal Buton berjalan lambat dibanding proyek hilirisasi lain, seperti Bio Etanol di Marauke?, mengapa negara begitu agresif membangun ekosistem bioetanol, nikel, DME, dan smelter, tetapi belum menjadikan Aspal Buton sebagai tulang punggung industri jalan nasional?

“Padahal jika dikelola serius, Aspal Buton bisa menjadi, simbol kedaulatan material konstruksi nasional, pengurang impor aspal, penggerak industrialisasi Sulawesi Tenggara, pencipta ribuan lapangan kerja, dan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia,” ungkapnya.

Saat ini tambah Basiran, Aspal Buton memang sudah mulai masuk dalam daftar proyek hilirisasi nasional dengan nilai investasi sekira Rp1,49 triliun dan potensi ribuan tenaga kerja.

“Namun tantangan besarnya adalah memastikan proyek itu tidak berhenti di level wacana atau pra-studi semata. Atau lokasi industrinya pindah di Pulau Jawa dengan alasan di Buton belum siap. Lalu Merauke awalnya sudah siap atau disiapkan ?,” tambah Basiran dengan nada bertanya.

Untuk itu, kalau memang Merauke didorong menjadi pusat bioetanol nasional, maka Buton seharusnya juga didorong menjadi pusat industri aspal nasional, pusat riset material jalan tropis, dan basis hilirisasi petrokimia berbasis Aspal Buton. Maka, negara perlu hadir bukan hanya dalam bentuk regulasi, tetapi juga keberpihakan APBN, mandatory penggunaan Aspal Buton, pembangunan industri ekstraksi modern, insentif investasi, serta integrasi dengan proyek jalan nasional dan jalan provinsi kabupaten/kota sampai desa di seluruh Indonesia.

“Karena pada akhirnya, hilirisasi bukan sekadar membangun pabrik, tetapi memastikan kekayaan daerah menjadi kekuatan ekonomi nasional yang berkeadilan,” pungkasnya. (Adm)