Fakta-fakta Polemik Hilirisasi Aspal Buton, Ternyata Ini Pemicunya

TERAWANGNEWS.com, BUTON – Polemik soal hilirisasi Aspal Buton kini masih terus bergulir di kalangan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Buton dan Sulawesi Tenggara umumnya.

Sejumlah penolakan pun terjadi, masyarakat menilai wacana kebijakan hilirisasi Aspal Buton yang akan dilakukan di Karawang, Jawa Barat tidak tepat.

Penolakan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum saja, bahkan mantan Pj Bupati Buton, Drs. Basiran, M.Si dan Sultan Buton, La Ode Muhammad Kariu menilai keputusan pemerintah pusat itu tidak tepat, sehingga mereka melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto.

Lalu, apa sebenarnya pemicu polemik hilirisasi Aspal Buton tersebut?

Dihimpun dari berbagai sumber, polemik hilirisasi Aspal Buton ternyata dipicu oleh keputusan pemerintah pusat yang menetapkan Karawang, Jawa Barat, sebagai lokasi proyek ekosistem dan fasilitas produksi aspal, bukan di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara.

Kebijakan ini pun menuai gelombang protes keras dari masyarakat karena dinilai mencederai prinsip keadilan ekonomi bagi daerah penghasil.

Sebab, jika diamati salah satu poin utama penyebab polemik ini yaitu mengenai lokasi proyek hilirisasi Aspal Buton, dimana Presiden Prabowo Subianto meresmikan groundbreaking 13 Proyek Strategis Nasional (PSN) di Cilacap pada 29 April 2029. Dari belasan proyek tersebut, hampir semuanya ditempatkan di daerah penghasil (seperti nikel di Morowali dan tembaga di Gresik), kecuali proyek aspal Buton yang dialihkan ke Karawang.

Selain itu, poin berikutnya adalah masyarakat menagih janji pemerintah sebelumnya, yaitu mantan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah berjanji bahwa industri pengolahan aspal akan dipusatkan langsung di daerah asal sumber daya.

Selanjutnya adalah, masyarakat menilai jika proyek hirilisasi Aspal Buton dilakukan di Karawang, maka peluang terciptanya lapangan kerja, peningkatan ekonomi regional dan nilai tambah langsung bagi masyarakat Buton umumnya Sulawesi Tenggara akan hilang.

Berikut sejumlah fakta-fakta polemik hilirisasi Aspal Buton:

1. Mantan Pj Bupati Buton Kirim Surat Terbuka ke Presiden Prabowo Subianto

Mantan Pj Bupati Buton, Basiran, M.Si melanyangkan surat terbuka ke Presiden Prabowo Subianto. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes kepada Presiden dan Menteri ESDM, sebab ia menilai kebijakan tersebut tidak tepat. Ia pun mendorong agar hilirisasi Aspal Buton dipusatkan di daerah penghasil Aspal itu sendiri.

2. Sultan Buton Menyurati Presiden Prabowo Subianto 

Tak hanya mantan Pj Bupati Buton, Basiran, Sultan Buton, La Ode Muhammad Kariu juga secara resmi melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto.

Adapun isi surat yang dilayangkan itu antara lain meminta agar pusat hilirisasi Aspal Buton dipindahkan ke Pulau Buton. Selain, surat yang dilayangkan, pihak Kesultanan juga tengah berupaya melakukan audiens secara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

3. Bupati Buton Bantah Hilirisasi Aspal Buton Dilakukan di Karawang 

Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra secara tegas membantah isu hilirisasi Aspal Buton akan dilakukan di Karawang. Ia pun mengaku hampir termakan isu tersebut.

Klarifikasi itu muncul setelah dirinya berkomunikasi dengan Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia atau ASPABI.

Ia pun mengatakan, bahwa yang di wilayah Karawang itu berkaitan dengan proyek pembangunan jalan tol yang akan menggunakan Aspal Buton,bukan pembuatan pabrik Aspal. (Adm)